BACAHUKUM.COM, BATANGHARI – Pelantikan Muhammad Fadhil Arief sebagai Bupati Batanghari periode kedua oleh Presiden RI Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi masyarakat. Namun, di balik euforia pelantikan tersebut, muncul pertanyaan besar terkait hak-hak pekerja yang belum tersalurkan. Ribuan tenaga honorer PTT, kepala desa, perangkat desa, dai, DTA, serta pekerja lainnya masih menanti kejelasan atas gaji mereka yang belum dibayarkan selama empat hingga enam bulan pada tahun kerja 2024.
Tidak hanya gaji para pekerja, insentif Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN dan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa juga dikabarkan tak kunjung tersalurkan. Padahal, anggaran untuk gaji dan tunjangan ini telah masuk dalam APBD 2024 yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Ketika masyarakat menaruh harapan pada kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar di periode kedua, mereka juga menuntut pertanggungjawaban terhadap kebijakan di periode pertama. Berbagai polemik yang muncul sebelumnya, baik yang didukung maupun yang menuai kritik, belum sepenuhnya terselesaikan. Kini, yang paling krusial adalah bagaimana kebijakan baru mereka akan menyikapi penundaan pembayaran hak pekerja yang seharusnya sudah diterima.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama. Mengapa dana yang sudah dialokasikan dalam APBD 2024 belum bisa dicairkan tepat waktu? Apakah ada kendala administrasi atau faktor lain yang menghambat pencairan tersebut? Rakyat berhak mengetahui jawaban dari pemerintah daerah yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan mereka.
Pekerja yang telah menjalankan kewajibannya sepatutnya mendapat haknya. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang ketidakpuasan yang lebih besar. Keberlanjutan kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar akan diuji oleh sejauh mana mereka dapat menuntaskan permasalahan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.
Kini, bola berada di tangan Bupati dan Wakil Bupati. Apakah mereka akan segera menyelesaikan polemik ini atau membiarkan ketidakpastian terus berlanjut? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka di masa mendatang. (Prisal Herpani, Aktivis Batanghari)
