BacaHukum.com – Mekanisme pemeriksaan perkara secara verstek tidak serta-merta membuat seluruh dalil yang diajukan Penggugat dianggap benar. Meski Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menunjuk kuasa hukumnya, hakim tetap berkewajiban menilai dasar hukum dan pembuktian sebelum menjatuhkan putusan.
Verstek merupakan mekanisme pemeriksaan yang diterapkan ketika pihak lawan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan hukum. Prosedur ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara tidak terhambat hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak.
Namun demikian, ketidakhadiran Tergugat tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Putusan verstek tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang memadai, bukan semata-mata karena tidak adanya bantahan dari pihak lawan.
Pembuktian Tetap Wajib Dalam Perkara Perceraian
Kewajiban pembuktian dalam perkara perceraian telah ditegaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam rumusan tersebut ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Artinya, ketidakhadiran pihak lawan tidak dapat dijadikan alasan otomatis untuk mengabulkan gugatan cerai. Penggugat tetap harus membuktikan adanya perkawinan yang sah serta alasan hukum yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.
Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui akta nikah, keterangan saksi, surat, bukti elektronik maupun alat bukti lain yang diakui hukum. Dengan demikian, verstek hanya mengatur tata cara pemeriksaan, sedangkan alasan perceraian tetap harus dinilai secara independen oleh hakim.
Perceraian Berkaitan Dengan Ketertiban Umum
Berbeda dengan sengketa perdata yang menyangkut kebendaan, perkara perceraian memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas karena menyangkut perubahan status seseorang.
Perceraian juga berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak, seperti masa idah, nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama hingga hubungan kekeluargaan.
Oleh karena itu, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap harus memeriksa fakta-fakta pokok dalam perkara meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan.
Pembuktian Disesuaikan Dengan Alasan Perceraian
Dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengharuskan pengadilan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab perselisihan dengan mendengar keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.
Sementara apabila gugatan diajukan berdasarkan alasan lain, pembuktiannya disesuaikan dengan unsur dari alasan perceraian tersebut.
Misalnya, alasan meninggalkan pasangan harus dibuktikan telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Demikian pula dugaan kekerasan dalam rumah tangga maupun pelanggaran kewajiban suami atau istri harus dibuktikan sesuai fakta yang diajukan di persidangan.
Keterangan Keluarga Menjadi Pertimbangan
Keterangan keluarga maupun orang-orang terdekat memiliki peranan penting dalam perkara perceraian karena persoalan rumah tangga umumnya berlangsung di ruang privat.
Mereka dapat memberikan informasi mengenai pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, perubahan perilaku, pengabaian kewajiban hingga upaya perdamaian yang pernah dilakukan.
Meski demikian, hakim tetap harus menilai sumber pengetahuan para saksi secara cermat. Keterangan yang diperoleh dari pengalaman langsung harus dibedakan dengan keterangan de auditu atau informasi yang hanya berasal dari cerita pihak lain.
Keterangan de auditu memang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, tetapi masih dapat dipertimbangkan bersama fakta-fakta lain, seperti bukti elektronik, kondisi fisik korban, pisah rumah, maupun bukti pendukung lainnya.
Dari keseluruhan fakta tersebut, hakim dapat membentuk persangkaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBg.
Perkara Selain Perceraian Harus Memiliki Alas Hak
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur bahwa perkara selain perceraian yang diperiksa secara verstek tetap harus menunjukkan adanya alas hak serta tidak bertentangan dengan hukum.
Alas hak merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengajukan tuntutan.
Dalam perkara waris, alas hak dapat berasal dari kedudukan sebagai ahli waris. Pada perkara harta bersama, alas hak lahir dari adanya perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan dalam sengketa ekonomi syariah, alas hak dapat bersumber dari akad maupun wanprestasi.
Hak tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam posita dan memiliki hubungan yang jelas dengan petitum yang dimohonkan kepada pengadilan.
Hubungan antara posita dan petitum menjadi salah satu aspek penting yang harus diperiksa hakim dalam perkara verstek.
Apabila uraian fakta tidak mendukung tuntutan atau tidak menjelaskan dasar hak yang dimiliki Penggugat, gugatan tidak dapat dikabulkan hanya karena Tergugat tidak hadir.
Selain itu, keberadaan dokumen maupun bukti permulaan tetap diperlukan untuk memastikan hubungan hukum yang didalilkan benar-benar ada.
Akta, perjanjian, sertifikat, bukti pembayaran maupun dokumen lain menjadi dasar bagi hakim untuk menguji kewajaran gugatan.
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa meskipun putusan verstek dapat dijatuhkan setelah pemanggilan dilakukan secara sah sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan yang dikabulkan harus tetap didukung oleh bukti permulaan yang cukup.
Keberadaan mekanisme verstek bertujuan agar proses peradilan tidak terhambat akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Di sisi lain, kewajiban pembuktian tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi Tergugat dari gugatan yang tidak berdasar.
Karena itu, hakim harus memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah, alasan perceraian atau alas hak benar-benar terbukti, tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum, serta didukung oleh fakta dan alat bukti yang memadai.
Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa verstek hanyalah mekanisme prosedural dalam pemeriksaan perkara, bukan jalan pintas untuk memenangkan gugatan. Dalam perkara perceraian, alasan putusnya perkawinan tetap harus dibuktikan, sedangkan dalam perkara selain perceraian, gugatan harus memiliki alas hak yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum.
Prinsip tersebut menjaga keseimbangan antara hak Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan hak Tergugat untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun tidak hadir dalam persidangan.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MARINews
