Kuat Dugaan Pengelolaan Dana Desa Tuo Sumay Tidak Transparan, Azri Kangkangi UU KIP

BacaHukum.com, Tebo – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tuo Sumay, Kabupaten Tebo, diduga tidak transparan dan berpotensi mengandung unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan investigasi awak media, ditemukan sejumlah alokasi dana desa yang dikucurkan untuk berbagai kegiatan dengan nilai yang terbilang fantastis dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Berikut rinciannya:

Penyaluran DD Tahun 2020

Pengerasan jalan desa: Rp162.540.000
Jalan lingkungan pemukiman (gang): Rp172.565.000
Keadaan mendesak (3x)

Rp261.000.000
Rp130.500.000
Rp130.500.000
Total: Rp522.000.000

Penyaluran DD Tahun 2021

Keadaan mendesak (12x): Rp20.700.000 x 12 = Rp248.400.000
Gorong-gorong box culvert: Rp204.318.000

Penyaluran DD Tahun 2022

Keadaan mendesak (12x): Rp31.500.000 x 12 = Rp378.000.000
Insentif RT (gaji RT): Rp111.000.000
Kolam perikanan milik desa: Rp152.500.000

Penyaluran DD Tahun 2023

Pembangunan jalan usaha tani: Rp188.750.000
Pembuatan kandang peternakan: Rp184.800.000
Insentif RT (gaji RT): Rp114.000.000
Keadaan mendesak (12x): Rp8.400.000 x 12 = Rp100.800.000

Penyaluran DD Tahun 2024

Pembuatan kandang peternakan: Rp123.900.000

Indikasi Mark Up dan Tuntutan Transparansi

Beberapa item kegiatan tersebut disinyalir mengalami penggelembungan (mark up) anggaran. Sejumlah warga menuntut Kepala Desa (Kades) Tuo Sumay, Azri, untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana desa.

“Saya minta Kades terbuka soal penggunaan dana desa. Kalau perlu, Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan dan memeriksa beliau,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Namun, saat dikonfirmasi, Azri memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan. (Selpi)

One thought on “Kuat Dugaan Pengelolaan Dana Desa Tuo Sumay Tidak Transparan, Azri Kangkangi UU KIP”

Kalau penegak hukum benar-benar mengkaji dana tersebut secara intensif dan berkolaborasi dengan BPK dan KPK, karena dua lembaga tersebut sudah melakukan peng-auditan coba lihat SPJ yang ada di dua lembaga tersebut apakah ada perbedaan dalam isi SPJ tersebut,karena sebagai mana yang kami ketahui bahwa pemdes tuo sumay membuat SPJ baru setelah dipibta keterangan oleh pihak KEJAKSAAN NEGERI TEBO.

Perlu juga diketahui bersama bahwa kemungkinan besar ada permainan bersama camat saat itu. Ini juga perlu klarifikasi dari saudara SUHARTO beliau adalah camat sebelum ini.

Balas