BacaHukum.com – Hakim Pengadilan Negeri (PN) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan fakta-fakta hukum atau judex facti. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.
Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim kerap dihadapkan pada persoalan kompleks ketika teks undang-undang yang bersifat statis harus diterapkan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.
Dilema Penafsiran Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri
Salah satu persoalan mendasar dalam praktik peradilan adalah ketika hakim harus melakukan penemuan hukum atau rechtsvinding. Pada titik ini, sering muncul pertentangan antara penafsiran yang progresif dengan penafsiran yang berpegang teguh pada bunyi teks undang-undang.
Dalam konteks tersebut, doktrin Original Meaning hadir sebagai salah satu pendekatan penting dalam menjaga objektivitas penafsiran hukum.
Berbeda dengan Original Intent yang berupaya menelusuri niat subjektif pembentuk undang-undang, Original Meaning lebih menitikberatkan pada makna objektif suatu teks sebagaimana dipahami oleh publik yang rasional pada saat norma tersebut disahkan.
Pendekatan ini dinilai penting agar proses penegakan hukum tetap berakar pada norma dasar yang otentik, sehingga keadilan sosiologis yang hendak dicapai tidak mengesampingkan kepastian hukum.
Original Meaning sebagai Batas Independensi Hakim
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengadili serta memutus perkara, hakim memang diberikan independensi yang luas. Akan tetapi, independensi tersebut bukan berarti tanpa batas.
Doktrin Original Meaning berfungsi sebagai pengendali agar hakim tidak bergeser peran menjadi pembentuk hukum baru atau positive legislator.
Melalui pendekatan ini, hakim dituntut untuk menelaah makna kebahasaan suatu norma secara mendalam, termasuk struktur bahasa, sejarah pembentukan norma, serta konteks sosial pada saat undang-undang itu disahkan.
Langkah tersebut menjadi sangat penting terutama dalam perkara pidana.
Asas legalitas, yakni nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Apabila hakim memperluas makna pasal pidana melampaui makna aslinya, maka terdapat risiko pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa melalui analogi hukum yang terselubung.
Karena itu, pendekatan Original Meaning dinilai mampu menjamin bahwa warga negara hanya dihukum berdasarkan apa yang secara objektif telah dipahami sebagai tindak pidana sejak norma tersebut dibentuk.
Penemuan Hukum dalam Perkara Perdata dan Pidana
Dalam perkara perdata, penerapan doktrin ini juga memiliki arti penting. Hakim sering menangani sengketa kontrak, perikatan, maupun hak milik yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).
Sebagai produk hukum masa kolonial, BW memuat banyak istilah teknis yang maknanya harus dipahami sesuai konteks sejarah saat norma itu diberlakukan.
Melalui pendekatan Original Meaning, hakim dapat menjaga agar hakikat perikatan maupun klasifikasi benda tidak berubah secara sewenang-wenang hanya karena mengikuti perkembangan sosial sesaat. Dengan demikian, kepastian dan stabilitas hubungan hukum keperdataan tetap terlindungi.
Ketidaksesuaian antara teks lama dan kebutuhan masyarakat modern, menurut pandangan ini, tidak diselesaikan dengan mengubah makna asli norma, melainkan melalui analogi terbatas atau penghalusan hukum yang tetap berpijak pada struktur norma asalnya.
Dalam putusan, hakim idealnya menjelaskan bahwa meskipun zaman berubah, nilai fundamental yang terkandung dalam norma tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar.
Menjamin Putusan yang Akuntabel dan Legitimate
Kualitas putusan hakim merupakan puncak dari fungsi peradilan. Dengan mengintegrasikan metode Original Meaning, hakim dinilai turut menjaga prinsip demokrasi hukum, yakni menghormati teks peraturan yang telah disepakati oleh lembaga legislatif.
Putusan yang disusun berdasarkan makna orisinal cenderung memiliki legitimasi yuridis yang lebih kuat serta relatif lebih sulit dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi. Hal ini karena pertimbangan hukumnya memiliki fondasi tekstual dan historis yang jelas.
Pendekatan tersebut juga menunjukkan kedewasaan berpikir seorang hakim bahwa keadilan tidak harus dicapai dengan menabrak aturan, tetapi melalui penggalian makna terdalam dari aturan itu sendiri.
Menjaga Kemurnian Penegakan Hukum
Secara keseluruhan, doktrin Original Meaning dalam rechtsvinding oleh hakim Pengadilan Negeri merupakan instrumen penting untuk menjaga kemurnian penegakan hukum.
Dalam tugas menerima, mengadili, dan menyusun putusan, metode ini menjadi mekanisme kontrol terhadap subjektivitas hakim.
Baik dalam perkara perdata maupun pidana, kepatuhan pada makna publik yang orisinal dari suatu teks undang-undang dinilai mampu menjamin bahwa putusan hakim tidak hanya adil secara moral, tetapi juga sah secara yuridis dan dapat diprediksi oleh masyarakat.
Ke depan, penting bagi para hakim untuk tidak hanya memahami hukum positif yang berlaku, tetapi juga mendalami sejarah pembentukan peraturan guna memahami konteks linguistik dari norma yang sedang diperiksa.
Dari sisi kelembagaan, Mahkamah Agung juga dinilai perlu memperluas akses digital terhadap risalah pembentukan undang-undang, kamus hukum klasik, dan dokumen historis lainnya untuk memudahkan hakim dalam melakukan verifikasi makna orisinal saat menyusun putusan.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari DANDAPALA
