BacaHukum.com – Keluhan masyarakat mengenai lamanya proses hukum serta putusan pengadilan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan kerap terdengar dalam diskursus sistem peradilan pidana. Mahkamah Agung (MA) beserta jajaran peradilan di bawahnya sering menjadi pihak yang mendapatkan sorotan terakhir dalam setiap perkara.
Namun, para ahli hukum mengingatkan bahwa tidak semua persoalan dapat dibebankan kepada pengadilan. Dalam struktur sistem peradilan pidana yang bertumpu pada tiga pilar kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masing-masing memiliki kewenangan yang berdiri sendiri.
Ketika suatu perkara pidana telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan ke pengadilan, barulah kewenangan peradilan dimulai. Sebelum tahap pelimpahan tersebut, pengadilan tidak berhak mencampuri segala proses yang terjadi pada fase penyidikan maupun penuntutan.
Peran dan Kewenangan Pengadilan
Di ruang sidang, pengadilan berfungsi sebagai penentu akhir kebenaran, baik dalam aspek fakta maupun hukum. Hakim menilai setiap perkara berdasarkan berkas perkara (BAP), barang bukti, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan berlangsung.
Tugas utama pengadilan meliputi:
- Menguji dakwaan secara objektif dan menilai apakah dakwaan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah.
- Menjaga jalannya persidangan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP serta asas-asas peradilan yang adil.
- Menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim, yang dibangun dari pemeriksaan alat bukti yang sah menurut hukum.
Apabila ditemukan kelemahan mendasar dalam berkas perkara, seperti minimnya bukti pendukung, dakwaan yang tidak tersusun dengan kuat, atau prosedur penyidikan yang keliru, maka sumber persoalan tersebut umumnya berasal dari tahapan penyidikan dan penuntutan, bukan dari pengadilan. Hakim tidak dapat mengambil alih fungsi penyidik atau jaksa. Hakim hanya dapat menilai apa yang tersaji dalam berkas yang diterima.
Prinsip Pembuktian dan Batasan Putusan
Dalam perkara perdata, hakim terikat pada prinsip ne ultra petita yang melarang putusan melebihi permintaan para pihak. Sementara dalam perkara pidana, hakim memiliki ruang untuk memutus bebas, lepas, atau menjatuhkan hukuman berbeda dari tuntutan jaksa, selama putusan itu didasarkan pada fakta yang terungkap di pengadilan.
Ketika Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi kunci atau bukti penting, pembuktian menjadi lemah. Pada situasi tersebut, hakim wajib menerapkan asas in dubio pro reo, yaitu keraguan harus berpihak pada terdakwa. Prinsip universal ini menegaskan bahwa lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.
Dengan demikian, jika terdapat vonis ringan atau putusan bebas yang memicu kritik publik, hal itu seringkali mencerminkan lemahnya konstruksi perkara sejak sebelum memasuki pengadilan. Pengadilan hanya menguji kualitas berkas yang telah diberikan.
Peradilan merupakan muara akhir dari seluruh rangkaian penegakan hukum. Bila berkas perkara yang diserahkan dalam kondisi cacat atau tidak lengkap, maka putusan yang dihasilkan berpotensi mencerminkan kelemahan tersebut.
Menyalahkan pengadilan semata atas putusan yang tidak memuaskan sama halnya seperti menyalahkan seorang koki atas cita rasa hidangan yang buruk, padahal bahan bakunya sudah rusak sejak awal.
Untuk mewujudkan keadilan substantif, seluruh unsur dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja profesional. Tahap penyidikan dan penuntutan merupakan fondasi utama bagi lahirnya putusan yang berkualitas.
Tanpa berkas perkara yang valid, lengkap, dan kuat, pengadilan tidak dapat menghasilkan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan yang diharapkan masyarakat.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MARINews
