BacaHukum.com, Sebapo – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menyatakan bahwa Tol Jambi-Palembang merupakan urat nadi perekonomian Provinsi Jambi, terutama dalam memperlancar distribusi logistik. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang sedang meninjau progres pembangunan Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang. Pertemuan berlangsung di Kantor Gerbang Tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, pada Senin siang (14/04/2025).
“Jalan Tol Jambi-Palembang adalah urat nadi perekonomian kami. Posisi Jambi di tengah Pulau Sumatera sangat mendukung kelancaran logistik. Karena itu, kami sangat berharap pembangunan jalan tol ini dapat dipercepat. Meski ada beberapa kendala, kami optimis proyek ini akan segera terwujud. Kami berharap dampak positifnya, terutama dalam meningkatkan konektivitas dengan Palembang, dapat segera dirasakan,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur juga menekankan pentingnya Tol Jambi-Rengat bagi perekonomian Jambi, meskipun proyek tersebut masih menghadapi kendala.
“Kendala utamanya adalah padatnya jalur logistik dari Riau ke Jambi, khususnya dari Rengat. Wilayah Rengat merupakan penghasil sawit utama, sehingga lalu lintasnya sangat tinggi. Untuk mengatasinya, kami mengusulkan pembangunan Jembatan Batanghari 3 guna meningkatkan aksesibilitas,” jelasnya.
“Survei lokasi sudah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan kelayakan proyek. Tim akan segera menindaklanjuti rencana ini. Pembangunan Jembatan Batanghari 3 sangat krusial karena jembatan yang ada saat ini sudah rusak dan tidak mampu menampung volume lalu lintas. Selain itu, penyelesaian jembatan ini juga akan meningkatkan akses internet di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Gubernur Al Haris juga menyinggung ketergantungan Jambi terhadap Sumatera Selatan, khususnya dalam hal pasokan beras, akibat rendahnya produktivitas pertanian di Jambi karena keterbatasan lahan. Minimnya infrastruktur menyebabkan waktu tempuh mencapai 10-12 jam, bahkan lebih lama jika terjadi kemacetan.
“Kendala mobilitas putra-putri kami yang kuliah di Jakarta, termasuk waktu tempuh dan biaya transportasi yang tinggi, diperparah oleh kemacetan berjam-jam dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok secara tiba-tiba, seperti beras. Hal ini berdampak signifikan pada biaya hidup. Jika logistik lancar, harga-harga akan turun sesuai hukum ekonomi. Mohon Bapak dapat meninjau data kami terlebih dahulu,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menanggapi bahwa rencana Pemerintah Pusat perlu dikomunikasikan secara efektif kepada Pemerintah Daerah. Meski rencana awal mencakup wilayah Merlung, permintaan Pemda untuk memprioritaskan area terdekat lebih diutamakan karena dinilai mampu mengatasi masalah saat ini.
“Dengan fokus pada rencana prioritas, penyelesaian masalah bisa lebih cepat dengan efisiensi waktu dan anggaran. Hal ini penting untuk mengatasi kemacetan yang ada,” katanya.
