BACAHUKUM.COM, JAMBI – Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi resmi berlangsung. Drs. Agustin Iterson Samosir, M.Eng.Sc., yang menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Jambi sejak 2023, kini digantikan oleh Humaidi A. Ptnh., M.M. Pergantian ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pertanahan di Jambi, terutama dalam upaya memberantas mafia tanah yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.
Pergantian ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Gerakan Anti Mafia (GERAM) Agraria Provinsi Jambi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Kepala Kanwil BPN yang baru harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan, khususnya yang melibatkan mafia tanah.
“Banyak mafia tanah di Jambi ini yang belum tersentuh hukum. Mereka menggunakan berbagai modus, termasuk memanipulasi dokumen kepemilikan hingga melakukan penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah. Hal ini merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki hak atas tanah tersebut,” ujar Ketua GERAM Agraria Jambi pada Rabu, (22/01/2025).
Keberadaan Mafia tanah kini menyebabkan berbagai macam laporan masyarakat yang menunjukkan diantaranya adanya praktik manipulasi dokumen, penyerobotan lahan, hingga sengketa tanah yang tidak kunjung selesai. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas lembaga yang seharusnya menjadi pengawal hak-hak pertanahan.
Selain itu, Ketua GERAM Agraria juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPN, penegak hukum, dan masyarakat untuk memerangi mafia tanah.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada celah bagi para pelaku untuk terus menjalankan aksinya. Kepala Kanwil BPN yang baru harus bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan sistem yang transparan dan adil,” tambahnya.
Humaidi A. Ptnh., M.M., sebagai Kepala Kanwil BPN Jambi yang baru, menghadapi tantangan besar dalam memimpin lembaga ini. Selain harus memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, ia juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal di bidang pertanahan. Masyarakat Provinsi Jambi berharap pergantian ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola pertanahan.
Langkah nyata yang dapat diambil, seperti digitalisasi data pertanahan, penguatan sistem pengawasan, dan pemberian sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia tanah, diharapkan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kehadiran BPN tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat atas tanah.
Dengan semangat baru dari kepemimpinan Humaidi, diharapkan permasalahan mafia tanah di Jambi dapat segera diminimalisasi, menciptakan iklim pertanahan yang kondusif, adil, dan berintegritas. Masyarakat kini menantikan aksi nyata yang dapat membawa perubahan positif bagi pengelolaan pertanahan di Jambi. (Tim)
