BacaHukum.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang (UU) khusus yang mengatur penyadapan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan aparat maupun lembaga negara sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
TB Hasanuddin menilai, hingga saat ini ketentuan mengenai penyadapan masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dinilai belum memberikan pengaturan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan penyadapan.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin, Jumat (13/11/2026).
Desakan Pembentukan UU Khusus Penyadapan
Dorongan pembentukan regulasi khusus tersebut disampaikan TB Hasanuddin setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Politikus PDI-P itu menilai, dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian tersebut harus ditangani secara objektif, terutama untuk memastikan dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara obyektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” kata politikus PDI-P tersebut.
Menurutnya, perkara tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan yang tegas terhadap kewenangan penyadapan. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, kata dia, harus diikuti dengan pembatasan serta mekanisme pengawasan yang diatur melalui undang-undang tersendiri.
Landasan Hukum Pembentukan UU Penyadapan
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa pembentukan UU khusus penyadapan memiliki dasar hukum, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
Selain itu, ketentuan mengenai perlunya pengaturan penyadapan melalui undang-undang khusus juga tercantum dalam Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Aturan tersebut mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus diatur melalui undang-undang khusus.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelas TB Hasanuddin.
Ia menambahkan, regulasi tersebut nantinya perlu memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari kewenangan masing-masing lembaga, prosedur perizinan, pembatasan jangka waktu penyadapan, hingga mekanisme pengawasan.
Selain itu, pengelolaan hasil penyadapan dan pemberian sanksi terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan juga dinilai perlu diatur secara jelas.
TB Hasanuddin turut mendorong adanya pembatasan terhadap kepemilikan dan penggunaan perangkat penyadapan. Menurutnya, perangkat tersebut hanya boleh dimiliki dan digunakan oleh lembaga yang secara hukum mempunyai kewenangan.
“Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” kata dia.
Kasus Dugaan Penyadapan Libatkan Mantan Kapolri
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur.
Ketiga perwira tinggi tersebut masing-masing adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur terhadap sejumlah pihak. Sasaran penyadapan tersebut disebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep menerangkan, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan pelaksanaan penyadapan tanpa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Tidak hanya itu, penyidik juga menduga adanya upaya penghapusan jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, para tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Penyidik turut menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
