BacaHukum.com – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik yang melibatkan empat orang tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan dilakukan melalui lima tahapan, mulai dari perintah penyadapan, provisioning atau penyediaan, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, hingga penghapusan data elektronik.
Kasus ini turut menjadi perhatian karena pelaksanaan penyadapan diduga tidak seluruhnya melalui mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Polri.
Lima Tahapan Modus Operandi Penyadapan Ilegal
Suyudi menjelaskan, tahapan pertama dalam dugaan modus operandi tersebut adalah perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Tahapan kedua adalah provisioning, yakni proses ketika tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitan target dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, pada tahapan ketiga, dilakukan pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Dalam proses tersebut, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk transkripsi.
Tahapan keempat adalah pelaporan hasil penyadapan yang dilakukan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.
Sementara itu, tahapan kelima berkaitan dengan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS dan dilaksanakan oleh tim TSU.
Dua Jalur Pelaksanaan Provisioning
Selain mengungkap lima tahapan tersebut, Suyudi juga menjelaskan bahwa pelaksanaan provisioning dalam perkara ini digambarkan melalui dua mekanisme, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur pertama adalah jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
“Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, jalur kedua adalah jalur B atau jalur internal atensi yang diduga dilaksanakan tanpa adanya surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” katanya.
Menurut Suyudi, kedua mekanisme tersebut menggunakan sarana teknis pelaksanaan yang sama. Kondisi ini diduga menyebabkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan berdasarkan jalur resmi.
Penyadapan Harus Sesuai Peraturan Kapolri
Lebih lanjut, Suyudi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, pelaksanaan penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis dari penyidik, disertai persyaratan yang telah ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
“Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” katanya.
Namun, dalam perkara tersebut, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan. Dugaan itu meliputi adanya perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, pelaksanaan provisioning tanpa proses verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, hingga penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” katanya.
Dengan demikian, rangkaian dugaan penyimpangan tersebut menjadi bagian yang akan didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap pelaksanaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari ANTARA
