BacaHukum.com – Penerbitan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan bagi kalangan buruh maupun pengusaha. Meski sebagian besar aspirasi serikat pekerja disebut telah terakomodasi dalam regulasi tersebut, masih terdapat beberapa ketentuan yang dinilai belum memenuhi harapan, terutama menyangkut formulasi kenaikan upah minimum dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, kalangan pengusaha juga menilai aspirasi mereka belum sepenuhnya diperhatikan. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa sejumlah ketentuan dalam regulasi baru tersebut dapat memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Formulasi Kenaikan Upah Dinilai Masih Bermasalah
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyoroti dua persoalan utama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan kaum buruh.
Presiden KSPN Ristadi menjelaskan, salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan formulasi penetapan kenaikan upah minimum di setiap daerah.
“Pertama soal formulasi kenaikan upah minimum. Di mana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan itu, selain formulasi lama yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dengan mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” ucap Presiden KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara) Ristadi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut KSPN, penerapan formulasi pengupahan yang selama ini digunakan berpotensi menimbulkan kesenjangan upah yang cukup besar antardaerah. Padahal, kebutuhan hidup layak masyarakat di masing-masing wilayah dinilai tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh.
Ketimpangan Upah Berpotensi Memengaruhi Persaingan Usaha
KSPN memandang perbedaan upah yang terlalu signifikan antardaerah merupakan persoalan ketidakadilan bagi pekerja. Pasalnya, buruh memiliki beban pekerjaan, jam kerja, serta tanggung jawab yang relatif sama, tetapi menerima tingkat upah yang berbeda.
Selain berdampak terhadap kesejahteraan pekerja, kesenjangan pengupahan tersebut juga dikhawatirkan mengganggu persaingan dunia usaha.
Hal ini karena perusahaan yang memproduksi barang dengan jenis yang sama dapat menanggung biaya produksi berbeda secara signifikan akibat perbedaan standar upah di masing-masing daerah.
Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi memperlebar ketertinggalan ekonomi sejumlah wilayah. Sementara itu, pemerintah pusat justru mendorong setiap daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Efektif
Selain persoalan formulasi upah minimum, KSPN turut menyoroti lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dinilai belum menunjukkan efektivitas meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan koordinasi kelembagaan.
Ristadi menilai, pola pengawasan yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara optimal.
“Pengawasan ketenagakerjaan dengan pola seperti sekarang oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak efektif sudah puluhan tahun. Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat enggak efektif, ditarik ke kabupaten/kota enggak efektif, kemudian ke provinsi juga enggak efektif juga kan,” jelas Ristadi.
Meski dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru telah dibentuk komite pengawas, keberadaan lembaga tersebut masih dipertanyakan efektivitasnya oleh kalangan buruh.
KSPN menilai, komite pengawas yang hanya bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) belum tentu mampu menjangkau berbagai persoalan yang dihadapi pekerja secara langsung di lapangan.
Padahal, pengawasan ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada koordinasi kelembagaan, tetapi juga harus mampu memberikan penyelesaian terhadap pelanggaran hak dan berbagai persoalan yang dialami buruh.
KSPN Dorong Regulasi Turunan Bersama Menaker dan DPR RI
Atas sejumlah persoalan tersebut, KSPN masih berupaya melakukan negosiasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan DPR RI.
Langkah tersebut dilakukan agar persoalan formulasi kenaikan upah minimum serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dapat diakomodasi melalui peraturan turunan, meskipun kedua aspirasi tersebut belum sepenuhnya masuk dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru.
KSPN berharap pemerintah dan DPR RI tetap membuka ruang pembahasan terhadap aspirasi buruh, sehingga ketentuan dalam regulasi turunan nantinya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja.
APINDO Sebut Aspirasi Pengusaha Belum Terakomodasi
Sementara itu, dari kalangan pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi dunia usaha belum terakomodasi dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru.
APINDO berpandangan bahwa bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang paling mendasar seharusnya diwujudkan melalui pembukaan kesempatan kerja seluas-luasnya.
Sebab, keberlangsungan usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan diharapkan tidak justru menambah beban dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
APINDO juga mengingatkan pemerintah agar ketentuan dalam UU terbaru tidak menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.
“Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,” sambung dia.
Kekhawatiran tersebut dinilai cukup beralasan mengingat sebagian besar pengusaha di Indonesia masih membutuhkan dukungan permodalan dari investor untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja.
Dengan demikian, penerbitan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Di satu sisi, buruh menginginkan kepastian pengupahan yang lebih adil serta pengawasan ketenagakerjaan yang efektif. Sementara di sisi lain, pengusaha mengharapkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
