BacaHukum.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus mengutamakan kepastian pengembalian aset kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Menurut Rano, penanganan berbagai tindak pidana, khususnya penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Negara juga harus memastikan hak-hak masyarakat yang mengalami kerugian dapat dipulihkan secara nyata.
Ia menilai, mekanisme pengembalian aset harus diatur secara jelas sejak tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
“Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan,” ucapnya.
Pemulihan Aset Harus Berpihak pada Hak Korban
Rano yang merupakan legislator dari komisi DPR RI bidang hukum tersebut menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset harus diposisikan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem penegakan hukum yang telah berjalan.
Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan mekanisme hukum dalam menjangkau dan memulihkan aset hasil tindak pidana, terutama ketika proses hukum yang tersedia mengalami kendala.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU tersebut perlu diarahkan pada pengaturan hukum acara dan prosedur pemulihan aset, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan kejahatan.
“Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada,” katanya.
Mekanisme NCB Harus Memiliki Batasan yang Jelas
Mengenai penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), Rano menekankan perlunya pengaturan yang ketat dan terukur.
Ia menilai, ketentuan mengenai subjek hukum, kategori tindak pidana, jenis aset, hingga batas nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme tersebut harus dirumuskan secara terperinci agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.
Menurutnya, penggunaan mekanisme NCB perlu dibatasi pada kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, maupun tidak diketahui keberadaannya.
Rano juga mengingatkan agar mekanisme perampasan aset tersebut tidak dijadikan alasan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, sepanjang proses hukum masih memungkinkan untuk dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, instrumen perampasan aset tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yakni menjangkau hasil kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pemulihan.
Pengawasan Pengadilan dan Perlindungan Pihak Ketiga
Selain pembatasan penerapan NCB, Rano turut menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset.
Ia berpandangan bahwa setiap tindakan terhadap aset harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan baru dalam proses penegakan hukum.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik juga dinilai harus menjadi bagian penting dalam pengaturan RUU tersebut. Begitu pula dengan jaminan akses bagi korban maupun pihak lain yang memiliki hak secara sah untuk mengajukan upaya hukum.
Menurutnya, proses perampasan dan pemulihan aset tidak boleh justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
“Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya,” ucapnya.
Komisi III DPR Terus Himpun Masukan Berbagai Kalangan
Lebih lanjut, Rano menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.
Dalam proses tersebut, berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, serta sejumlah elemen lainnya turut dihimpun sebagai bahan untuk memperkuat substansi pengaturan.
Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, terukur, serta tetap berpedoman pada prinsip negara hukum.
“RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sudah dinantikan masyarakat. Kita ingin memastikan kehadirannya memberikan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan,” ucapnya.
Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengambil alih aset hasil tindak pidana, tetapi juga menyangkut kepastian perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Pengaturan mengenai mekanisme perampasan, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, serta pengembalian aset kepada pihak yang berhak menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari ANTARA
