BacaHukum.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung mengingatkan perusahaan agar memenuhi seluruh hak pekerja yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontraknya berakhir. Pemenuhan hak tersebut wajib diselesaikan sebelum perusahaan melakukan pengangkatan sebagai karyawan tetap maupun menyusun perjanjian kerja baru.
Penegasan ini menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026, yang membawa perubahan terhadap ketentuan jangka waktu maksimal kontrak pekerja.
Kepala Disnaker Lampung, Agus Nompitu, meminta perusahaan memahami dan menyesuaikan pelaksanaan hubungan kerja dengan ketentuan baru tersebut, khususnya mengenai batas waktu penggunaan sistem PKWT.
Batas Maksimal Kontrak PKWT Empat Tahun
Dalam Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2026, masa kerja berdasarkan PKWT ditentukan paling lama dua tahun. Perusahaan dapat melakukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama satu tahun.
Dengan ketentuan tersebut, keseluruhan masa kontrak pekerja melalui skema PKWT dibatasi maksimal empat tahun.
Aturan ini mengalami perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang menetapkan jangka waktu PKWT paling lama lima tahun, termasuk perpanjangannya.
Agus menjelaskan bahwa perusahaan harus mengikuti batas waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi terbaru tersebut.
“Jadi, penataan PKWT itu dalam durasi waktu dua tahun. Nah, kemudian dari dua tahun itu dapat diperpanjang satu tahun dan kemudian satu tahun kembali. Jadi total hanya empat tahun,” ujar Agus saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).
Status Pekerja Dapat Berubah Menjadi Karyawan Tetap
Agus menegaskan, perusahaan tidak diperbolehkan terus memperpanjang kontrak pekerja apabila batas maksimal masa PKWT telah terpenuhi.
Apabila setelah berakhirnya masa kontrak pekerja masih dipekerjakan dan menjalankan pekerjaan di perusahaan yang sama, hubungan kerja tersebut dapat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Ia menerangkan bahwa PKWT merupakan hubungan kerja yang didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan, sedangkan PKWTT merupakan hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.
“Jadi setelah kontrak itu selesai, berarti selesai status PKWT-nya, tapi kalau masih dilaksanakan pekerjaan terhadap pekerja yang bersangkutan, maka dia bisa berlaku PKWTT,” ujarnya.
“PKWT kan kontrak. Sementara PKWTT dia menjadi karyawan tetap,” kata Agus.
Kontrak Lama Harus Diselesaikan Sesuai Ketentuan
Mengenai pekerja yang sebelumnya telah menjalani masa kontrak hingga lima tahun berdasarkan regulasi terdahulu, Agus menyampaikan bahwa perusahaan perlu menyelesaikan terlebih dahulu perjanjian kerja yang masih berlaku.
Setelah kontrak tersebut berakhir, perusahaan wajib menyesuaikan hubungan kerja selanjutnya dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan terbaru.
“Ya dia selesaikan dulu kontrak yang masih berlaku, kemudian seterusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Agus juga menekankan bahwa berakhirnya masa kontrak harus diikuti dengan penyelesaian seluruh hak pekerja. Perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut sebelum mengambil keputusan untuk mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap ataupun membuat perjanjian kerja baru.
“Jadi selesaikan dulu itu. Nah, kalau dia sampai dengan batas waktu lima tahun ya selesai kontrak itu. Semua hak-hak yang diterima oleh pegawai kontrak harus selesai. Baru dia pengangkatan, atau dia kontrak ulang lagi berdasarkan undang-undang baru,” ungkapnya.
Hak Pekerja PKWT Berhak atas Uang Kompensasi
Selain kewajiban menyelesaikan masa kontrak, pekerja dengan status PKWT juga memiliki hak atas uang kompensasi ketika hubungan kerja berakhir.
Ketentuan mengenai pemberian kompensasi tersebut sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026.
Besaran uang kompensasi diberikan dengan memperhitungkan masa kerja pekerja selama menjalani hubungan kerja berdasarkan PKWT. Dengan demikian, pemberian kompensasi tidak secara otomatis dihitung sebesar satu kali gaji setiap kali perusahaan melakukan perpanjangan kontrak.
Agus mengingatkan agar perusahaan tidak hanya memperhatikan batas maksimal masa kontrak, tetapi juga memastikan seluruh kewajiban terhadap pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Disnaker Bisa Periksa Perusahaan yang Melanggar
Agus menegaskan, perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan mengenai PKWT maupun mengabaikan pemenuhan hak pekerja dapat dikategorikan melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar bagi Disnaker untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan.
“Ya kalau dia melanggar, pelanggaran norma ketenagakerjaan, pelanggaran undang-undang. Nah, itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut,” tegas Agus.
Sebagai informasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Instansi tersebut berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 28, Pahoman, Kota Bandar Lampung.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari TRIBUN
