Refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.
BacaHukum.com, Batang Hari – Hari ini, 17 Agustus 2026, Republik Indonesia tepat berusia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun bukan usia muda bagi sebuah negara. Jika Indonesia adalah manusia, mestinya ia telah sampai pada usia yang sangat matang. Sudah selesai dengan pencarian jati diri. Sudah tahu ke mana harus berjalan. Sudah mampu membedakan mana kepentingan sesaat dan mana kepentingan anak cucu.
Tetapi setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan yang justru terasa semakin mengganggu adalah: “Kita sebenarnya sedang menuju ke mana?”.
Indonesia tidak kekurangan apa-apa.
Negeri ini memiliki tanah yang subur, laut yang luas, hutan, tambang, energi, keragaman hayati, posisi geografis strategis, jumlah penduduk besar, serta generasi muda yang tidak kalah cerdas dengan bangsa mana pun.
Kita punya universitas. Kita punya profesor. Kita punya ekonom. Kita punya ahli hukum. Kita punya insinyur. Kita punya dokter. Kita punya guru. Kita punya birokrat. Kita punya lembaga penelitian. Kita punya kementerian dengan gedung megah, program yang setiap tahun berganti nama, seminar yang tidak pernah sepi, dan dokumen perencanaan yang mungkin jumlah halamannya cukup untuk memenuhi satu perpustakaan. Yang masih menjadi pertanyaan: “Mengapa dengan semua itu kita seolah berjalan di tempat?”.
Sekolah Berubah, Pendidikan Belum Tentu
Lihatlah pendidikan. Anak-anak hari ini memang membawa laptop dan telepon pintar. Sebagian ruang kelas sudah menggunakan proyektor. Istilah pembelajaran semakin canggih. Kurikulum berganti. Metode berganti. Platform berganti. Singkatan program datang silih berganti.
Tetapi mari jujur. Berapa banyak sekolah yang cara belajarnya secara substansial masih terasa seperti sekolah puluhan tahun lalu? Guru menjelaskan, Murid mencatat, Materi dihafalkan, Ujian dilakukan, Nilai dimasukkan, Naik kelas dan Selesai!
Nama pendekatannya boleh berubah menjadi lebih modern.Sampul dokumennya boleh semakin menarik. Presentasinya boleh menggunakan teknologi mutakhir.
Tetapi kalau anak tetap tidak dibiasakan berpikir, bertanya, mencipta, memecahkan masalah, berargumentasi, bekerja sama, dan berintegritas, maka kita hanya mengganti bungkus pendidikan tanpa sungguh-sungguh memperbaiki isinya.
Sebagian sekolah memiliki fasilitas luar biasa. Sebagian lainnya masih berjuang dengan ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, internet, bahkan jumlah guru.
Di satu tempat kita berbicara tentang kecerdasan buatan. Di tempat lain guru masih memikirkan apakah atap kelasnya aman ketika hujan.
Ironis? Tentu. Tetapi kita sudah terlalu lama bersahabat dengan ironi sampai-sampai sesuatu yang seharusnya memalukan berubah menjadi biasa.
Kita Sangat Pandai Membuat Program
Indonesia sebenarnya negeri yang sangat sibuk. Hampir setiap persoalan mempunyai program. Kemiskinan mempunyai program.
Pendidikan mempunyai program. Pengangguran mempunyai program.
Stunting mempunyai program. Pertanian mempunyai program. UMKM mempunyai program. Desa mempunyai program. Digitalisasi mempunyai program.
Reformasi birokrasi pun mempunyai program.
Kita memiliki banyak slogan yang indah, peluncuran yang meriah, baliho yang besar, spanduk yang panjang, rapat yang berulang, perjalanan dinas, laporan yang tebal, dan dokumentasi yang lengkap.
Tinggal satu pertanyaan sederhana:
“Apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan rakyat?” Sebab keberhasilan pemerintahan tidak seharusnya diukur dari berapa banyak program diluncurkan.
Keberhasilan harus terlihat dari berapa banyak masalah yang selesai.
Jangan sampai kita begitu sibuk mempertanggungjawabkan kegiatan sampai lupa mempertanggungjawabkan hasil.
Rakyat tidak membutuhkan negara yang sekadar terlihat bekerja. Rakyat membutuhkan negara yang pekerjaannya terasa. Kepada Para Pejabat: Untuk Apa Anda Berkuasa?
Hari kemerdekaan juga semestinya menjadi hari introspeksi bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota DPRD, anggota DPR, kepala lembaga, pejabat birokrasi, dan siapa pun yang hari ini memperoleh kesempatan mengelola uang dan kewenangan negara.
Cobalah mengingat kembali masa sebelum jabatan itu berada di tangan Anda.
Apa yang dahulu Anda pikirkan?
Apa yang Anda janjikan kepada diri sendiri?
Apa yang Anda katakan ketika meminta dukungan rakyat?
Barangkali dahulu ada idealisme. Ada niat memperbaiki keadaan. Ada kegelisahan melihat ketidakadilan dan Ada keinginan meninggalkan warisan yang baik.
Lalu setelah kekuasaan berada di tangan, mengapa sebagian manusia begitu mudah berubah? Jabatan yang semestinya menjadi alat pengabdian justru diperlakukan seperti hadiah kemenangan.
Anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan mulai dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Proyek menjadi komoditas.
Kewenangan menjadi transaksi. Kesetiaan mengalahkan kompetensi. Kedekatan mengalahkan kelayakan.
Lalu kita bertanya mengapa negara sulit berlari. Bagaimana hendak berlari kalau sebagian energinya habis untuk saling membagi kursi?
Wakil Rakyat, Apa yang Sudah Kalian Wakili?
Kepada para wakil rakyat, pertanyaannya bahkan lebih sederhana: Apa yang sebenarnya kalian wakili? Kegelisahan rakyat? Kesulitan rakyat? Harapan rakyat?
Atau hanya konfigurasi kepentingan politik yang mengantarkan kalian ke gedung parlemen?
Menjadi wakil rakyat bukan berarti memperoleh kesempatan menikmati kehidupan yang dahulu diimpikan rakyat.
Menjadi wakil rakyat berarti membawa penderitaan rakyat ke dalam ruang kekuasaan dan memperjuangkannya sampai menjadi kebijakan.
Sekali-kali datanglah ke desa tanpa rombongan. Masuklah ke sekolah tanpa protokol.Datanglah ke puskesmas tanpa kamera. Duduklah di warung kopi. Berbicaralah dengan petani. Dengarkan guru honorer. Temui buruh. Tanyakan kepada sarjana yang bertahun-tahun mencari pekerjaan. Dengarkan ibu yang menghitung uang belanja sebelum pergi ke pasar.
Di sana kalian akan memahami bahwa kehidupan nyata jauh lebih rumit daripada angka-angka di layar ruang rapat.
Sekali-kali, Tengoklah Makam Para Pahlawan
Dan untuk mereka yang sedang memegang kekuasaan, ada satu tempat yang barangkali perlu lebih sering dikunjungi.
Bukan ruang VIP. Bukan panggung seremoni. Bukan hotel tempat rapat koordinasi. Tetapi makam para pahlawan.
Datanglah tanpa kamera. Berdirilah beberapa menit dan Baca nama-nama yang tertulis di sana. Mereka tidak memiliki mobil dinas. Tidak mempunyai tunjangan jabatan.
Tidak mendapatkan proyek. Tidak memiliki kesempatan menikmati APBN maupun APBD. Sebagian bahkan meninggal pada usia yang sangat muda.
Mereka mempertaruhkan sesuatu yang tidak dapat dikembalikan negara kepada keluarganya: nyawa, Untuk apa? Agar negeri ini merdeka. Agar anak cucunya tidak hidup sebagai bangsa jajahan. Agar manusia Indonesia dapat hidup dengan kepala tegak di tanahnya sendiri.
Bayangkan seandainya mereka bangkit hari ini dan bertanya: “Setelah kami memberikan nyawa, apa yang kalian lakukan dengan kemerdekaan ini?” Apa jawaban kita?
Penjajahan Bisa Berganti Wajah
Kemerdekaan bukan hanya tentang tidak adanya tentara asing di jalanan.
Sebuah bangsa juga kehilangan kemerdekaannya ketika rakyat tidak mempunyai kesempatan yang adil.
Ketika hukum tajam kepada yang lemah tetapi mudah dinegosiasikan oleh yang kuat.
Ketika jabatan dibeli dengan biaya politik yang mahal, kemudian kekuasaan digunakan untuk mengembalikan modal.
Ketika orang-orang berintegritas kalah oleh mereka yang mempunyai jaringan dan uang.
Ketika rakyat akhirnya memilih bukan berdasarkan kapasitas dan integritas, tetapi karena pemberian sesaat.
Kalau demikian, penjajahan memang telah pergi. Tetapi mentalitas untuk menguasai dan mengeksploitasi sesama anak bangsa belum sepenuhnya mati. Dan yang lebih berbahaya, kita mulai menganggapnya normal.
Tetapi, Jangan Hanya Menyalahkan Pejabat
Ada bagian refleksi kemerdekaan yang sering tidak nyaman dibicarakan.
Kita sangat mudah menunjuk pemerintah.
Sangat mudah mencaci DPR.
Sangat mudah menyalahkan pejabat.
Sebagian kritik itu memang diperlukan. Tetapi Republik ini bukan hanya milik mereka. Republik ini juga milik kita.
Maka sebelum bertanya apa yang sudah dilakukan negara kepada kita, sesekali tanyakan: Apa kontribusi terbaik yang sudah kita berikan kepada negara? Apakah kita bekerja dengan jujur? Apakah guru benar-benar mendidik? Apakah dosen benar-benar mengembangkan ilmu?
Apakah pengusaha membayar pekerjanya secara layak? Apakah pegawai menggunakan jam kerja untuk bekerja?
Apakah orang tua mendidik anaknya menjadi manusia berintegritas?
Apakah mahasiswa belajar untuk menjadi kompeten atau hanya mengejar ijazah?
Apakah kita tertib ketika tidak ada polisi?
Apakah kita berhenti membuang sampah sembarangan? Apakah kita menolak suap kecil sebagaimana kita mengutuk korupsi besar?
Dan yang sangat penting:
Apa yang kita lakukan ketika pemilu tiba? Rakyat, Berhentilah Menjadi Alat Elite
Kita sering mengeluhkan pemimpin yang buruk. Tetapi pemimpin tidak datang dari langit. Sebagian dari mereka lahir dari pilihan politik kita sendiri.
Kita menerima uang. Kita menerima sembako. Kita menerima amplop.
Kita menggadaikan suara. Kemudian selama lima tahun kita marah karena pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
Bukankah itu sebuah ironi?
Kekuasaan bernilai sangat besar.
Tetapi sebagian dari kita menyerahkannya dengan harga beberapa lembar uang dan sekantong bahan makanan.
Setelah pemilu selesai, elite memperoleh kekuasaan. “Rakyat?” Sering kali hanya memperoleh remah-remah dari pesta kekuasaan yang mereka bantu menangkan.
Sudahilah. Jangan menjadi pasukan politik siapa pun hanya karena sedikit pemberian.
Jangan bertengkar dengan saudara sendiri demi membela politisi yang bahkan mungkin tidak mengetahui nama kita. Jangan menjual lima tahun masa depan anak-anak kita demi kenikmatan beberapa hari.
Orang Baik Tidak Boleh Berjuang Sendiri
Masih banyak orang baik di negeri ini.
Masih ada guru yang mengajar sepenuh hati. Masih ada dokter yang mengabdi di daerah sulit. Masih ada polisi, jaksa, hakim, birokrat, tentara, dosen, kepala desa, pejabat, anggota parlemen, dan aktivis yang menjaga integritasnya. Masih ada pengusaha yang tidak mengeksploitasi pekerja. Masih ada anak muda yang memilih bekerja dan berkarya daripada sekadar mengeluh.
Masalahnya, orang-orang baik terlalu sering kita biarkan berjalan sendiri. Ketika orang jujur masuk politik, kita berkata:
“Nanti juga ikut rusak.”
Ketika orang idealis masuk pemerintahan, kita mencibir:
“Tunggu saja sampai dapat jabatan.”
Ketika ada orang berusaha memperbaiki sistem, kita menertawakannya sebagai orang naif.
Akhirnya ruang publik dipenuhi mereka yang memang sejak awal memburu kekuasaan, sementara orang baik memilih menjauh karena merasa politik terlalu kotor.
Kalau semua orang baik menjauh karena politik kotor, lalu siapa yang akan membersihkannya?
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilih. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar. Yang berani mengatakan salah ketika salah.
Yang berani mengatakan benar ketika benar. Yang mendukung orang baik agar tidak sendirian.
Merdeka Seharusnya Lebih dari Upacara
Setiap 17 Agustus kita berdiri tegak.
Bendera Merah Putih naik. Indonesia Raya berkumandang. Kita terharu. Lalu besok?
Kita kembali seperti biasa.
Kalau kemerdekaan hanya menghasilkan upacara setahun sekali, kita sedang mereduksi perjuangan luar biasa para pendiri bangsa menjadi seremoni.
Kemerdekaan seharusnya hadir dalam kualitas sekolah. Dalam pelayanan rumah sakit. Dalam keadilan pengadilan. Dalam integritas birokrasi. Dalam kesejahteraan petani. Dalam kesempatan kerja anak muda.
Dalam keamanan perempuan dan anak. Dalam keberanian pers. Dalam pemerintahan yang transparan. Dalam politik yang bermartabat. Dan dalam kehidupan rakyat yang semakin baik.
Itulah ukuran kemerdekaan yang sesungguhnya.
81 Tahun: Belum Terlambat
Indonesia memang mempunyai banyak masalah. Tetapi pesimisme bukan jawaban.
Negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan kepada sinisme.
Kita tidak membutuhkan rakyat yang sekadar pandai marah. Kita membutuhkan rakyat yang berani berubah. Kita tidak membutuhkan pejabat yang pandai berbicara tentang nasionalisme.
Kita membutuhkan pejabat yang berani hidup sederhana, menjaga amanah, dan mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat.
Kita tidak membutuhkan wakil rakyat yang hadir menjelang pemilu. Kita membutuhkan wakil rakyat yang benar-benar merasakan denyut kehidupan orang yang mereka wakili.
Dan kita tidak membutuhkan generasi muda yang hanya hafal bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Kita membutuhkan generasi yang memahami bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan setiap hari.
Kepada para pejabat yang hari ini memegang amanah rakyat: bertobatlah dari keserakahan sebelum jabatan berakhir dan nama Anda tinggal menjadi cerita.
Kepada para wakil rakyat: wakililah rakyat sungguh-sungguh, bukan hanya ketika membutuhkan suara mereka.
Kepada penegak hukum:
jangan biarkan keadilan mempunyai harga.
Kepada para guru dan pendidik:
jangan hanya mengajar anak-anak untuk pintar. Didiklah mereka agar berani jujur ketika ketidakjujuran menawarkan keuntungan.
Dan kepada kita, rakyat Indonesia:
berhentilah menjual masa depan kepada siapa pun. Carilah pemimpin yang amanah.
Dukung orang-orang baik. Awasi mereka ketika berkuasa. Kritik ketika salah.
Bela ketika benar. Jangan biarkan orang-orang berintegritas berjuang sendirian.
Sebab sejatinya bukan mereka yang membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan orang-orang amanah untuk mengurus republik ini.
Delapan puluh satu tahun lalu, para pahlawan memberikan darah dan nyawa agar kita memperoleh kemerdekaan.
Generasi kita tidak diminta melakukan hal yang sama.
Tugas kita jauh lebih sederhana, tetapi ternyata tidak selalu lebih mudah:
menjaga agar kemerdekaan itu tidak dirampas oleh keserakahan kita sendiri.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan sekadar ketika bangsa asing pergi. Merdeka adalah ketika kekuasaan tidak lagi memperbudak nurani, hukum tidak tunduk kepada uang, rakyat tidak menjual suaranya, dan negara benar-benar hadir untuk manusia Indonesia.
Indonesia belum selesai.
Dan memperbaikinya adalah pekerjaan kita semua.
