BacaHukum.com, Bungo – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Bungo yang dijadwalkan hari ini, Senin (21/09/2026), sebagaimana undangan yang telah beredar luas, justru menimbulkan kekecewaan mendalam. RDP yang digelar menyikapi tuntutan unjuk rasa masyarakat yang diwakili LSM INAKOR bersama Ormas GEMPUR terkait dugaan kekerasan karyawan di PT KIM itu tidak dihadiri Ketua DPRD, Polres Bungo, Kodim 0416/Bute, maupun pihak PT KIM.
Forum yang digadang-gadang sebagai wadah mencari keadilan bagi masyarakat Bungo itu pun dinilai tidak berjalan substansial. Menurut Fahlefi, Ketua INAKOR Provinsi Jambi, ketidakhadiran unsur-unsur penting tersebut membuat RDP terkesan hanya menjadi ritual formalitas tanpa substansi.
“Masyarakat dapat menilai bahwa absennya pihak-pihak kunci menunjukkan lemahnya komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Fahlefi.
Ia menegaskan, “Bagaimana mungkin RDP bisa menghadirkan solusi jika para pengambil keputusan dan pihak yang dipersoalkan justru tidak hadir? Ini hanya panggung kosong yang menipu rakyat.”
Menurut Fahlefi, bukti ketidakseriusan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa DPRD hanya berusaha meredam gejolak publik tanpa benar-benar menghadirkan jawaban. Padahal, tuntutan utama masyarakat adalah keadilan atas kekerasan dan perlindungan hak warga dari intimidasi perusahaan.
“RDP tanpa Ketua DPRD, tanpa aparat, tanpa perusahaan hanyalah rapat bayangan. Rakyat tidak butuh formalitas, rakyat butuh keberanian politik untuk menegakkan keadilan,” ucapnya.
Sementara itu, H. Pardinan SM, Wakil Ketua I DPRD Bungo, salah satu unsur pimpinan yang hadir, mengakui bahwa beberapa unsur pimpinan lainnya sedang melaksanakan dinas luar.
“Saya kurang memahami persoalan ini, sebab kemarin yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua II (Darwandi, red). Nanti akan kami koordinasikan dan jadwalkan ulang kembali,” ujarnya.
Pimpinan DPRD Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., saat coba dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp beberapa kali oleh tim media ini tidak memberikan jawaban, seakan enggan mengangkat panggilan teleponnya.
Rencana menggelar RDP di gedung DPRD Bungo akhirnya gagal dilaksanakan. Ketidakhadiran unsur penting sebagaimana tercantum dalam surat undangan yang ditandatangani pimpinan DPRD tersebut menjadi bukti nyata ketidakseriusan dalam menanggapi keluhan masyarakat. (tim)
