BacaHukum.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah mendalami delapan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi terjadi dalam rangkaian bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia selama beberapa bulan terakhir.
Pendalaman tersebut dilakukan menyusul penilaian bahwa pemerintah belum memberikan respons secara cepat dan berkelanjutan dalam menangani bencana Karhutla, meskipun dampak dan skala kejadian terus berkembang.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan bahwa peristiwa Karhutla yang terus berulang serta penanganannya yang berlarut-larut patut diduga telah menimbulkan sejumlah persoalan HAM. Kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
“Terutama dugaan pembiaran, kelalaian, dan/atau kegagalan para pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya ketika risiko telah diketahui atau seharusnya dapat diketahui tetapi tidak diikuti tindakan yang memadai,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2026).
“Dalam konteks tersebut, Komnas HAM sedang mendalami kemungkinan adanya persoalan pemenuhan kewajiban Negara dalam aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,” ucapnya.
Delapan Dugaan Pelanggaran HAM
Anis menjelaskan, terdapat delapan bentuk hak yang diduga terdampak akibat bencana Karhutla dan menjadi bagian dari pendalaman Komnas HAM.
Adapun delapan hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak anak, serta hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Pendalaman ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak Karhutla terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang berada di wilayah terdampak dan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap bencana tersebut.
Di sisi lain, Komnas HAM turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, relawan, serta pemerintah yang telah terlibat dalam upaya penanganan bencana Karhutla.
Meski demikian, Anis menyebut hasil pemantauan dan koordinasi Komnas HAM masih menemukan sejumlah persoalan dalam penanganan Karhutla, terutama terkait upaya mencegah terjadinya kebakaran yang berulang.
Menurutnya, sejumlah aspek masih memerlukan perhatian, mulai dari peningkatan kemampuan penanganan di tingkat lapangan hingga perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
“(Termasuk) penguatan kapasitas penanganan di tingkat tapak, perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan dan penghidupan masyarakat terdampak,” ucapnya.
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Capai 1,92 Juta Hektare
Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan lingkungan yang berdampak luas di Indonesia. Data pemantau deforestasi Nusantara Atlas mencatat akumulasi luas lahan terbakar di Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai 895.650 hektare.
Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 1,92 juta hektare pada akhir September 2026.
Besarnya luasan lahan yang terbakar tersebut menjadi salah satu gambaran skala persoalan Karhutla di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan, keselamatan, pendidikan, serta sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Komnas HAM kini mendalami berbagai dugaan pelanggaran tersebut untuk melihat kemungkinan adanya kelalaian maupun kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban negara. Pendalaman ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat dalam menghadapi bencana Karhutla.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
