Menguji Pidato Gubernur Jambi dengan Realitas 81 Tahun Kemerdekaan
BacaHukum.com, Jambi – Malam resepsi kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jambi berlangsung meriah. Di tengah suasana penuh seremoni, Gubernur Jambi Al Haris kembali menyerukan pentingnya “kerja nyata untuk masyarakat Jambi.”
Kalimat itu terdengar indah. Tetapi dalam negara demokrasi, pidato pejabat publik tidak boleh berhenti sebagai kalimat indah di atas panggung. Ia harus diuji oleh satu pertanyaan sederhana: kerja nyata itu hasilnya dirasakan siapa?
Sebab rakyat tidak hidup dari pidato. Rakyat hidup dari harga kebutuhan pokok, pekerjaan, upah, jalan yang layak, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, kepastian hukum, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
Bahkan BPS mencatat bahwa ekonomi Jambi pada 2025 memang tumbuh 4,93 persen. Itu angka yang patut diapresiasi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh rakyat ikut menikmati hasil pembangunan.
Di sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat TPT Jambi Agustus 2025 sebesar 4,26 persen, sementara tingkat pengangguran pada kelompok usia muda mencapai 16,98 persen dan lulusan SMK 7,95 persen. Yang lebih menggelisahkan, sekitar 57,27 persen pekerja berada di sektor informal, dengan 171.689 orang tercatat sebagai setengah pengangguran.
Artinya, persoalannya bukan sekadar “ada pekerjaan atau tidak.” Pertanyaannya adalah: Apakah rakyat Jambi memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, berpenghasilan cukup, dan memiliki masa depan?
Kemudian soal kemiskinan. BPS mencatat kemiskinan Jambi pada September 2025 berada di 6,89 persen, turun dari Maret 2025. Ini perkembangan positif dan tentu tidak boleh dinafikan. Namun justru karena angka tersebut membaik, pemerintah seharusnya tidak cepat berpuas diri, Sebab kemerdekaan tidak cukup diukur dari turunnya persentase kemiskinan.
Kita harus bertanya lebih jauh: Apakah keluarga miskin sudah benar-benar keluar dari kemiskinan, atau hanya bergeser sedikit di atas garis kemiskinan dan tetap rentan jatuh miskin ketika harga naik, pekerjaan hilang, atau penghasilan terganggu?, Inilah perbedaan antara statistik pembangunan dan realitas kehidupan rakyat.
Gubernur juga berbicara tentang persatuan, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Semua itu penting. Tetapi masyarakat juga membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berani menegakkan hukum tanpa melihat siapa yang berada di belakangnya.
Karena apa artinya berbicara tentang kemerdekaan jika rakyat kecil masih merasa hukum begitu mudah menemukan kesalahan mereka, sementara terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan, modal, atau koneksi, negara terasa jauh lebih lambat?
Jambi juga tidak boleh hanya bangga dengan seremoni, penghargaan, baliho keberhasilan, dan jargon pembangunan.
Jambi membutuhkan pemerintahan yang berani membuka angka, membuka proses, membuka kebijakan, dan membuka ruang kritik.
Sebab kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Kritik justru alat ukur apakah pemerintah masih mendengar denyut kehidupan rakyat atau hanya mendengar suara tepuk tangan di ruang-ruang resmi.
MERAH PUTIH TIDAK CUKUP DIKIBARKAN
Kemerdekaan ke-81 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan introspeksi. Merah Putih memang harus berkibar di gedung pemerintahan, jembatan, jalan raya, dan halaman rumah. Tetapi nilai kemerdekaan juga harus berkibar dalam bentuk:
- hukum yang tidak diskriminatif;
- birokrasi yang tidak transaksional;
- anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat;
- lapangan kerja yang layak;
- perlindungan terhadap petani dan pekerja;
- pengelolaan sumber daya alam yang adil;
- pelayanan publik yang tidak berbelit;
- pembangunan yang tidak sekadar mengejar proyek;
- serta pemerintahan yang siap diawasi dan dikritik.
Karena itu, ketika Gubernur mengatakan “kerja nyata untuk masyarakat Jambi,” rakyat berhak menjawab: Baik, mari kita ukur bersama.
- Berapa lapangan kerja berkualitas yang benar-benar tercipta?
- Berapa anak muda Jambi yang memperoleh pekerjaan layak?
- Berapa petani yang penghasilannya meningkat secara berkelanjutan?
- Berapa desa yang benar-benar mengalami peningkatan kualitas hidup?
- Berapa pelayanan publik yang berhasil dipangkas birokrasinya?
- Berapa anggaran yang benar-benar menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat?
- Dan yang paling penting: Seberapa bersih pemerintahan kita dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, serta politik transaksional?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk kebencian kepada pemerintah. Itulah pertanyaan warga negara kepada pemegang mandat rakyat.
JANGAN SAMPAI KEMERDEKAAN HANYA MERDEKA DI ATAS PANGGUNG
Kita tentu menghargai setiap capaian pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 4,93 persen adalah fakta. Penurunan kemiskinan menjadi 6,89 persen juga fakta. Tetapi masalah yang masih tersisa juga fakta: pengangguran, pekerjaan informal yang besar, pengangguran anak muda, setengah pengangguran, ketimpangan kesempatan, dan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang harus terus diperbaiki.
Karena itu, pemerintah tidak perlu alergi terhadap pertanyaan kritis. Justru semakin besar klaim keberhasilan, semakin besar pula kewajiban untuk membuktikannya.
Kemerdekaan bukan panggung untuk mengulang slogan. Kemerdekaan adalah mandat untuk memastikan rakyat benar-benar berdaulat atas kehidupannya sendiri. Maka pesan untuk pemerintah Jambi sederhana:
- Jangan hanya mengatakan “kerja nyata”, tunjukkan hasilnya.
- Jangan hanya meminta rakyat percaya, berikan data.
- Jangan hanya menampilkan pembangunan, tunjukkan siapa yang menikmati manfaatnya.
- Jangan hanya bicara tentang Indonesia Maju 2045, tetapi pastikan rakyat Jambi tidak menjadi penonton ketika daerahnya sendiri dibangun.
Sebab pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat berapa banyak pidato yang disampaikan seorang gubernur. Sejarah akan mencatat: Apakah selama kekuasaannya rakyat hidup lebih sejahtera, hukum menjadi lebih adil, pemerintahan menjadi lebih bersih, dan masa depan anak-anak Jambi menjadi lebih baik.
Itulah ukuran sesungguhnya dari “kerja nyata”. Dan di situlah pemerintah seharusnya berani diuji.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81.
Merdeka bukan hanya dari penjajahan. Merdeka juga dari kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, ketakutan menyampaikan kritik, dan pemerintahan yang hanya pandai membuat slogan.
SALAM “MERDEKA!”
