BacaHukum.com – Perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan inovasi di sektor keuangan turut mendorong lahirnya sistem keuangan yang semakin beragam, dinamis, serta saling terhubung antar subsektor, baik dari sisi produk maupun kelembagaan.
Perkembangan tersebut memunculkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan.
Para ahli hukum menilai bahwa salah satu cara paling efektif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan konsumen secara lebih maksimal.
Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini berfungsi sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan.
Sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia beralih kepada OJK. Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek kelembagaan, kesehatan perbankan, prinsip kehati-hatian, hingga pemeriksaan terhadap lembaga perbankan.
Kewenangan tersebut berada dalam lingkup pengawasan mikroprudensial yang menjadi tanggung jawab OJK. Sementara itu, pengawasan makroprudensial tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga tersebut melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Salah satu fungsi utama OJK adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kerugian akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab di sektor jasa keuangan.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, transparan, akuntabel, dan adil, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Kewenangan Gugatan oleh OJK
Dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, OJK memiliki sejumlah kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Undang-Undang OJK. Salah satu kewenangan tersebut adalah memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan.
Selain itu, OJK juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya melindungi kepentingan konsumen.
Pengadilan menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam jalur litigasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan perlindungan konsumen, Mahkamah Agung pada 17 Desember 2025 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen.
Peraturan tersebut mengatur secara khusus mengenai tata cara beracara serta prosedur pengajuan gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh OJK ke pengadilan.
Terobosan dalam Hukum Acara
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dari perspektif hukum acara, aturan ini menggabungkan dua konsep yang sebelumnya diatur secara terpisah, yakni gugatan sederhana atau small claim court dan gugatan kelompok atau class action.
Dengan pendekatan tersebut, proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.
Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai kewenangan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh OJK.
Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan meliputi pengadilan niaga dan pengadilan agama. Pembagian kewenangan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 4.
Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang beroperasi secara konvensional. Sementara itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama
Pengaturan ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 59 huruf i disebutkan bahwa ekonomi syariah mencakup berbagai kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
Kegiatan tersebut antara lain meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi dan reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, hingga dana pensiun lembaga keuangan syariah.
Sebelum terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2025, sengketa di bidang ekonomi syariah umumnya berangkat dari akad atau perjanjian syariah yang dilakukan antara nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan. Sengketa yang muncul biasanya berkaitan dengan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang bersumber dari akad tersebut.
Namun dengan berlakunya peraturan baru ini, kewenangan Pengadilan Agama menjadi lebih luas karena dapat memeriksa gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan berbasis syariah.
Dalam konteks ini, gugatan yang diajukan dapat berupa tuntutan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan maupun tuntutan ganti kerugian akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Perlunya Harmonisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Dengan adanya pembaruan dalam hukum acara tersebut, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan implementasinya berjalan secara efektif. Salah satunya adalah melalui harmonisasi aturan serta penyamaan persepsi di kalangan aparat peradilan.
Pelatihan khusus bagi hakim dinilai penting agar mereka memiliki pemahaman yang seragam mengenai mekanisme penanganan gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh OJK.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan hukum acara dalam Perma Nomor 4 Tahun 2025 berjalan secara konsisten, cepat, dan tepat sasaran, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama di seluruh Indonesia.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MARINews
