BacaHukum.com – Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Ag/2025 dinilai memperkuat kepastian hukum dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap nasabah merupakan prinsip utama yang tidak dapat dikesampingkan, termasuk dengan alasan administratif internal lembaga.
Putusan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga meneguhkan bahwa tanggung jawab lembaga keuangan tetap melekat meskipun kerugian timbul akibat tindakan oknum pegawai. Pendekatan tersebut sekaligus menutup celah bagi institusi untuk menghindari kewajiban hukum terhadap nasabah.
Selama ini, masih ditemukan praktik di mana lembaga keuangan berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa perbuatan merugikan dilakukan secara pribadi oleh karyawan. Namun, melalui konstruksi hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menolak argumentasi tersebut.
Dalam perspektif hukum perdata, lembaga keuangan diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib menanggung konsekuensi atas tindakan pegawainya sepanjang masih berada dalam lingkup tugas dan kewenangan. Dengan demikian, risiko operasional akibat kelalaian sumber daya manusia menjadi tanggung jawab korporasi, bukan dibebankan kepada nasabah.
Implementasi Doktrin Tanggung Jawab Pengganti
Putusan tersebut mengadopsi secara tegas doktrin vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Doktrin ini menegaskan bahwa badan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di bawah kendali dalam pelaksanaan pekerjaan.
Melalui pendekatan ini, Mahkamah Agung meniadakan pemisahan antara tindakan pribadi dan tindakan jabatan selama perbuatan tersebut masih terkait dengan hubungan kerja. Artinya, institusi tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas profesionalnya.
Dengan merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata, lembaga keuangan dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengawasan tertinggi. Oleh karena itu, setiap kegagalan dalam pengawasan yang mengakibatkan kerugian nasabah menjadi tanggung jawab penuh institusi.
Penguatan Prinsip Respondeat Superior
Putusan ini juga menegaskan berlakunya asas respondeat superior, yakni tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam konteks lembaga keuangan syariah, hubungan hukum yang terjalin adalah antara nasabah dan institusi, bukan dengan individu pegawai. Setiap transaksi mencerminkan kepercayaan terhadap sistem dan tata kelola lembaga.
Karena itu, lembaga keuangan sebagai pelaku usaha jasa keuangan memikul tanggung jawab yang melekat atas seluruh aktivitas operasionalnya. Kerugian yang timbul dalam hubungan layanan tetap menjadi beban institusi sebagai pihak utama dalam hubungan hukum.
Pemisahan Tanggung Jawab Pidana dan Perdata
Putusan ini juga memberikan penegasan penting terkait perbedaan antara rezim pidana dan perdata. Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses pidana terhadap oknum karyawan tidak menghapus kewajiban perdata lembaga untuk mengganti kerugian nasabah.
Pertanggungjawaban pidana bersifat personal antara pelaku dan negara, sementara kewajiban ganti rugi merupakan hubungan hukum antara lembaga dan nasabah. Bahkan, putusan pidana dapat menjadi dasar pembuktian kuat untuk menuntut tanggung jawab perdata dari institusi.
Dengan demikian, penghukuman terhadap pelaku tidak serta-merta menyelesaikan kerugian korban, karena pemulihan hak tetap menjadi kewajiban lembaga.
Penegasan Prinsip Kehati-hatian
Melalui putusan ini, Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola lembaga keuangan.
Pengawasan internal tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai bagian inti dari perlindungan nasabah. Kelemahan sistem pengendalian internal dinilai sebagai faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Dengan merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi sebagai organ pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. Oleh karena itu, setiap kelalaian yang berdampak pada kerugian nasabah mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan yang berada di bawah kendali manajemen.
Tanggung Jawab Direksi dalam Pengawasan
Putusan ini juga membuka ruang pertanggungjawaban hingga ke tingkat direksi melalui konsep culpa in supervisione atau kelalaian dalam pengawasan.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa kegagalan dalam menjaga efektivitas sistem kontrol internal dapat berimplikasi hukum bagi pengurus perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada pelaku langsung, tetapi dapat ditarik hingga ke pengambil kebijakan.
Pendekatan ini menempatkan kelalaian pengawasan sebagai dasar pertanggungjawaban yang serius, bukan sekadar kekurangan administratif.
Integrasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif
Sebagai putusan dari kamar agama, perkara ini juga mencerminkan integrasi antara prinsip fikih muamalah dan hukum positif.
Mahkamah Agung mengacu pada kaidah bahwa pengelola harta pada dasarnya tidak menanggung kerugian kecuali terdapat pelanggaran atau kelalaian. Dalam konteks lembaga keuangan, prinsip ini menegaskan kewajiban menjaga amanah nasabah.
Ketika terjadi kelalaian, tanggung jawab beralih menjadi kewajiban penuh untuk menanggung kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan individu mencerminkan kegagalan institusional dalam menjaga amanah tersebut.
Memperkuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Nasabah
Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Ag/2025 memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan konsumen sektor keuangan syariah.
Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada individu pegawai, melainkan tetap melekat pada institusi sebagai subjek hukum utama.
Dengan konstruksi tersebut, nasabah memperoleh jaminan perlindungan yang lebih kuat, sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan dalam hubungan hukum antara lembaga keuangan dan masyarakat.
Pada akhirnya, putusan ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara konkret, tetapi juga memberikan arah baru bagi tata kelola lembaga keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan publik.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MARINews
