BACAHUKUM.COM, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional sekaligus Hari Otonomi Daerah di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin (4/5/2026).
Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Jambi, para guru, ASN di lingkungan Pemkot Jambi, serta para pelajar.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam kesempatan itu menyampaikan pesan yang diteruskan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
Diza menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara tepat guna, khususnya di kalangan generasi muda.
“Kaum pemuda di Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi secara tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para guru untuk terus melakukan evaluasi serta kurasi terhadap informasi yang masuk melalui sistem digital, guna menjaga kualitas pembelajaran tetap optimal.
Selain itu, kepada para pelajar, Diza mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan serta menjalankan tugas belajar dengan baik.
Menurutnya, Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah fokus pada pengembangan sekolah serta peningkatan fasilitas pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar.
Dalam kesempatan tersebut, Diza juga menyinggung pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia.
“Penggunaan anggaran harus lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan yang bersifat seremonial kini bukan lagi menjadi prioritas utama. Pemerintah lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terkait penanganan banjir, Diza mengungkapkan bahwa pembangunan kolam retensi di Kota Jambi saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap curah hujan ekstrem yang kerap melanda wilayah Kota Jambi.
“Insyaallah pembangunan kolam retensi selesai tahun ini, sehingga dapat membantu mengurangi banjir di Kota Jambi,” pungkasnya.
Upacara ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Izul)
