BacaHukum.com – Isu pemenuhan hak finansial pasca-perceraian kembali menjadi sorotan dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Hak-hak yang meliputi mut’ah, nafkah idah, serta nafkah anak dinilai masih kerap menimbulkan perbedaan putusan antar hakim, terutama karena belum adanya ukuran baku yang bersifat kuantitatif dalam penetapannya.
Kondisi tersebut memunculkan tantangan dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus keadilan, khususnya bagi perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan setelah berakhirnya perkawinan.
Pedoman Penetapan Nafkah dalam Praktik Peradilan
Dalam praktiknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah pedoman untuk meminimalisir disparitas putusan. Salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa penentuan mut’ah, nafkah idah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta asas kepatutan.
Parameter yang digunakan antara lain lamanya masa perkawinan serta besaran penghasilan bersih atau take home pay suami. Pendekatan ini dinilai memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menentukan besaran kewajiban finansial.
Namun demikian, pendekatan tersebut dianggap masih memiliki keterbatasan karena cenderung berfokus pada kemampuan pihak suami, tanpa secara optimal memperhitungkan kebutuhan riil istri dan anak.
Perubahan Pendekatan melalui SEMA 2018
Sebagai respons atas kelemahan tersebut, Mahkamah Agung kemudian memperbarui pedoman melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam ketentuan ini, hakim diwajibkan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, tetapi juga menggali fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak.
Perubahan ini menandai pergeseran pendekatan dari yang semula bersifat satu arah menjadi lebih komprehensif. Hakim dituntut aktif menilai kondisi para pihak secara menyeluruh, termasuk kebutuhan hidup yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, hingga keberlanjutan ekonomi.
Dengan demikian, penetapan nafkah tidak lagi semata-mata didasarkan pada persentase penghasilan, melainkan pada keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan.
Selaras dengan Prinsip Hukum Islam
Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan penerima. Dalam literatur fikih, dikenal konsep yang mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak secara bersamaan sebagai dasar penentuan nafkah.
Prinsip ini memperkuat bahwa keadilan dalam pemberian nafkah tidak dapat ditentukan hanya dari satu sisi, melainkan harus memperhatikan proporsionalitas antara kapasitas ekonomi dan kebutuhan hidup yang layak.
Implikasi bagi Hakim dan Para Pihak
Perubahan kebijakan ini membawa implikasi penting dalam praktik persidangan. Hakim tidak lagi bersikap pasif, tetapi dituntut aktif menggali fakta terkait kondisi ekonomi suami serta kebutuhan nyata istri dan anak.
Di sisi lain, para pihak juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Suami harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sementara istri perlu menguraikan kebutuhan hidup secara rasional dan terukur.
Dengan pendekatan ini, putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin perlindungan ekonomi bagi pihak yang berhak.
Harapan terhadap Konsistensi Putusan
Meski telah ada pedoman yang lebih komprehensif, tantangan dalam implementasi masih tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi antar putusan di berbagai daerah.
Namun demikian, integrasi antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan riil dinilai sebagai langkah maju dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.
Ke depan, penegakan prinsip ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemenuhan hak finansial pasca-perceraian benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas dalam putusan pengadilan.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MARINews
