BacaHukum.com – Temuan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik suap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dugaan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat adanya celah serius dalam tata kelola sistem politik nasional.
Kajian yang dilakukan KPK pada tahun 2025 melalui Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring menempatkan partai politik sebagai salah satu faktor kunci yang memengaruhi integritas proses elektoral.
Indikasi Suap ke Penyelenggara Pemilu
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa praktik suap diduga menyasar lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Dalam keterangannya, ia menyebut adanya indikasi pemberian suap yang bertujuan memengaruhi hasil pemilu. Dugaan ini memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi proses demokrasi melalui jalur yang tidak sah.
KPK menilai persoalan mendasar terletak pada proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara Pemilu yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dinilai membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki integritas untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam Pemilu maupun Pilkada juga dinilai masih belum memberikan efek jera, sehingga praktik serupa berpotensi terus berulang.
Biaya Politik Tinggi Picu Transaksi
Dalam kajian tersebut, KPK turut menyoroti tingginya biaya politik sebagai pemicu utama munculnya praktik korupsi dalam kontestasi elektoral. Ketiadaan standar pelaporan keuangan partai politik yang kuat menyebabkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas.
Dampak dari kondisi ini terlihat dari maraknya praktik seperti mahar politik, transaksi dalam proses pencalonan, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan setelah kandidat terpilih.
Menurut Budi, tingginya biaya politik mendorong lahirnya pola hubungan transaksional dalam proses kandidasi yang pada akhirnya merusak prinsip demokrasi yang sehat.
Transaksi Tunai dan Politik Uang
KPK juga mengidentifikasi bahwa praktik korupsi dalam Pemilu masih banyak dilakukan melalui transaksi uang tunai. Pola ini dinilai memperbesar peluang terjadinya praktik politik uang atau vote buying yang sulit dilacak.
Sebagai langkah pencegahan, KPK mendorong adanya regulasi yang membatasi penggunaan uang kartal dalam aktivitas politik guna mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.
Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Prabowo Subianto serta Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem politik ke depan.
KPK berharap rekomendasi yang diberikan dapat mendorong pembenahan tata kelola partai politik, terutama dalam aspek kaderisasi, rekrutmen, serta pendidikan politik.
Upaya ini dipandang penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus meminimalkan potensi praktik korupsi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari METRODAILY
