BacaHukum.com – Selama bertahun-tahun, ruang antara kepolisian dan birokrasi sipil kabur oleh berbagai penugasan yang membuka pintu bagi politisasi aparat. Pejabat kepolisian ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, seolah kapasitas teknokratik hanya bisa lahir dari institusi bersenjata.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 seharusnya menjadi titik balik sekaligus pengingat bahwa negara demokratis membutuhkan batas tegas antara lembaga penegak hukum dan ranah administrasi sipil.
Mengembalikan Polri pada Fitrahnya
Larangan total ini mencerminkan upaya mengembalikan Polri ke hakikatnya sebagai aparat penegak hukum yang independen, bukan instrumen politik kekuasaan. Integritas Polri lebih mudah dirusak ketika ia terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, putusan MK menjadi rem yang selama ini hilang untuk mencegah kooptasi kekuasaan terhadap institusi yang memegang monopoli penggunaan kekuatan.
Menurut Dr. Feliks Danggur, S.H., M.H., M.M., selaku dosen Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA), pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sudah menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Namun, keputusan ini juga menjadi kritik telak terhadap pemerintah dan DPR. Mengapa harus menunggu MK turun tangan? Mengapa perumusan regulasi terkait netralitas aparat begitu lambat, bahkan cenderung permisif terhadap praktik yang potensial merusak demokrasi?
Masalah ini bukan sekadar urusan jabatan, tetapi menyangkut kesehatan ekosistem politik. Ketika perwira aktif memegang jabatan strategis di institusi sipil, maka garis komando, independensi kebijakan, hingga kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Birokrasi pun berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan, bukan ruang pelayanan publik yang objektif.
Mahkamah Konstitusi telah menutup satu pintu, namun pemerintah dan DPR masih memiliki pekerjaan rumah: membangun regulasi yang memastikan transisi berjalan efektif, tidak setengah hati, dan tidak membuka celah baru melalui mekanisme “penugasan khusus” atau interpretasi longgar lainnya. Jika tidak, putusan ini hanya akan menjadi teks hukum yang indah tanpa implementasi yang tegas.
Pada akhirnya, putusan MK ini harus dibaca sebagai momentum untuk menata ulang hubungan antara keamanan dan politik, antara otoritas bersenjata dan administrasi sipil.
Netralitas pemerintahan bukan sekadar jargon, tetapi fondasi demokrasi yang tidak boleh dinegosiasikan. Jika dijalankan dengan konsisten, keputusan ini dapat menjadi pijakan penting untuk memperkuat tata kelola demokrasi dan mengembalikan profesionalitas institusi keamanan secara utuh.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari telusur
