BacaHukum.com, Batang Hari – Ironi dan kemarahan berpadu menjadi satu di malam buta Desa Sukaramai. Ketika pemerintah daerah sibuk memoles taman kota agar instagrammable, warga RT 7 dan 8 justru bermandikan peluh dan berpelukan dengan gelap, bergotong-royong menambal jalan rusak dengan cara mengecor jalan. Ini bukan jalan biasa, melainkan satu-satunya urat nadi penghubung anak-anak mereka menuju Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Batang Hari yang hanya sepanjang 900 Meter, tempat mereka menuntut ilmu. Sabtu (6/6/2026).
Pemandangan ini adalah potret telak kegagalan kepemimpinan. Tiga belas tahun, sejak 2012, jalan ini menjadi saksi bisu dan berlumpur akan kosongnya empati Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Di bawah kendali Bupati Muhammad Fadhil Arief yang telah dua periode berkuasa, akses pendidikan ini seolah menjadi hantu tak kasat mata dalam daftar prioritas pembangunan. Ironisnya, ini terjadi di tengah gempita klaim keberhasilan pembangunan daerah.
Dana pembangunan jalan darurat ini berasal dari kantong-kantong tipis warga dan para guru pendidik MAN 2 Batang Hari. Sebuah tamparan keras bagi penguasa, mereka yang digaji rendah justru harus membiayai infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab anggaran daerah.
“Jalan ini dibangun tahun 2012 dan sampai sekarang tak pernah sekalipun dijamah anggaran. Katanya sudah 5 kali masuk Musrenbang Kecamatan sebagai prioritas pertama, tapi nyatanya nihil. Mungkin dalam tafsir pemkab, ‘prioritas’ artinya diprioritaskan untuk dilupakan,” ujar seorang emak-emak setempat dengan senyum getir, sembari menyiapkan minuman bagi para suami yang bergotong-royong. Kata-katanya menusuk, menggambarkan betapa mewahnya janji Musrenbang yang tak pernah beranjak dari kertas.
Kekecewaan kian memuncak saat sesi istirahat. Seorang warga dengan nada sinis membandingkan prioritas pembangunan yang timpang. Ia mempertanyakan obsesi pemkab yang lebih gemar membangun taman di Kota Muara Bulian tiap tahunnya, ketimbang jalan untuk anak-anak sekolah.
“Semestinya Pemkab lebih memperhatikan jalan untuk anak-anak menuntut ilmu, bukan malah sibuk membangun ‘surga dunia’ sesaat di Muara Bulian tiap tahun pakai uang rakyat. Taman itu tempat orang pacaran dan main-main, bukan urat nadi masa depan bangsa. Ini ironi, jalan menuju pendidikan rusak parah, tapi tempat buat senang-senang dibangun megah. Sepertinya Pemkab kita lebih paham filosofi “bermain sambil belajar” secara harfiah, belajar susah payah, bermain di taman yang bagus,”
sindirnya lantang.“Kami iuran duit sendiri untuk jalan anak-anak ke sekolah. Sebuah potret swadaya yang tidak membanggakan, melainkan memalukan.”
Pembangunan jalan oleh warga ini bukanlah cerita haru tentang gotong royong, melainkan cermin buram kepemimpinan yang lebih gemar membangun monumen estetika ketimbang fondasi intelektual. Jalan ini bukan hanya akses fisik, melainkan akses masa depan yang dipaksa dibangun sendiri oleh rakyatnya. Sebuah warisan malu dari sang Bupati dua periode yang mungkin terlalu sibuk mengurus taman, hingga lupa merawat jalan menuju ruang kelas.
Hingga liputan ini diterbitkan, konfirmasi dari Kepala Desa dan Camat setempat tak kunjung didapat. Mungkin mereka sedang sibuk memastikan taman-taman di pusat kota tetap indah berseri, agar piala Adipura tak berpaling, sementara akses pendidikan di desa terus dibiarkan menganga.
