BacaHukum.com – Usulan penggunaan teknologi biometrik dalam pembelian LPG subsidi 3 kg mencuat dari DPR RI sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran distribusi. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi atas persoalan penyaluran subsidi yang selama ini dianggap belum optimal.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan bahwa mekanisme pembelian LPG 3 kg perlu diperketat dengan sistem identifikasi seperti sidik jari atau retina mata. Menurutnya, langkah ini penting agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pernyataan tersebut disampaikan di kawasan Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (6/4/2026).
Dorong Sistem Biometrik untuk Subsidi
Dalam keterangannya, Said menilai bahwa keberadaan data terpusat saja belum cukup untuk memastikan ketepatan distribusi LPG subsidi. Ia menekankan perlunya sistem verifikasi tambahan berbasis biometrik agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Pendataan saja tidak cukup. Harus ada verifikasi seperti sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak menerima LPG 3 kg,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, ia meyakini penyaluran subsidi akan lebih terkontrol dan tidak lagi melenceng dari target penerima.
Tolak Pengurangan Subsidi BBM
Usulan ini juga disampaikan sebagai respons terhadap wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Said menegaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan rencana tersebut.
Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia justru mendorong agar pemerintah fokus pada pembenahan distribusi subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan yang tepat bukan mengurangi subsidi, melainkan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Potensi Penghematan Anggaran
Said juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima LPG subsidi sebenarnya bisa lebih kecil dari angka yang saat ini tercatat dalam pagu anggaran. Ia memperkirakan jumlah ideal penerima hanya sekitar 5,4 juta orang, lebih rendah dari angka 8,6 juta yang selama ini digunakan.
Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah dinilai dapat menghemat anggaran tanpa harus mengurangi besaran subsidi itu sendiri.
Lebih lanjut, Said menyinggung dampak kenaikan harga energi global yang memengaruhi berbagai sektor, tidak hanya BBM. Namun demikian, ia menilai kebijakan yang menyasar subsidi untuk masyarakat kecil bukanlah langkah yang tepat.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang dinilai lebih fokus pada subsidi bagi masyarakat kurang mampu dibandingkan penyesuaian harga pada sektor non-subsidi.
Menurutnya, jika memang diperlukan evaluasi, seharusnya dilakukan pada harga energi non-subsidi yang belum mencerminkan harga keekonomian.
Hingga saat ini, usulan penggunaan biometrik untuk pembelian LPG 3 kg masih menjadi wacana dan menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR RI maupun pemerintah.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari CNN Indonesia
