BacaHukum.com, Batang Hari – Beredar informasi kuat dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum camat di Kabupaten Batang Hari terhadap para perangkat desa. Intimidasi tersebut terjadi pasca aksi damai yang digelar perangkat desa, penggiat desa, dan para ketua RT di depan Kantor Gubernur Jambi, Kejati Jambi, serta Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Senin (6/4/2026). Aksi tersebut menuntut pembayaran gaji Siltap yang belum dibayarkan sejak Oktober 2025 hingga April 2026.
Menurut sejumlah sumber terpercaya, intimidasi dilakukan melalui telepon hingga pemanggilan langsung tanpa prosedur resmi.
“Awalnya oknum camat meminta perangkat desa datang ke kantor camat, tapi mereka menolak karena pemanggilan tanpa surat resmi. Akhirnya oknum camat menelepon dan menanyakan siapa saja yang ikut aksi di Kota Jambi,” ujar sumber kepada redaksi Bacahukum.com, Selasa (7/4).
Dalam percakapan telepon tersebut, oknum camat disebut-sebut menyebut adanya “penegasan” dari seseorang di lingkup pemerintah kabupaten. Oknum camat juga melontarkan pernyataan:
“Kalian itu sah-sah saja melakukan aksi itu, tapi kita ini serba salah. Tujuan kita baik untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan sampai jadi sorotan.”
Dengan tegas, salah satu perangkat desa menjawab bahwa tuntutan mereka sama baik di Banggar DPRD Provinsi Jambi maupun DPRD Kabupaten Batang Hari, yakni menuntut penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran gaji.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi Bacahukum.com masih terus berupaya mengonfirmasi sejumlah camat terkait dugaan intimidasi tersebut.
