BacaHukum.com – Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana karena menyentuh hak paling mendasar manusia, yakni hak untuk hidup. Dalam konteks hukum nasional, sanksi ini masih dipertahankan untuk sejumlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan berat lainnya yang dinilai mengancam ketertiban umum.
Dalam konstruksi lama, pidana mati mencerminkan orientasi retributif dan preventif. Pendekatan retributif memandang hukuman sebagai balasan setimpal atas pelanggaran serius terhadap nilai-nilai masyarakat, sedangkan pendekatan preventif menempatkan pidana mati sebagai instrumen penjeraan guna mencegah kejahatan serupa terulang. Namun demikian, perdebatan mengenai legitimasi hukuman mati terus berkembang, terutama terkait sifatnya yang tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kekeliruan dalam proses peradilan.
Reformulasi dalam KUHP Nasional
Perubahan signifikan terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam regulasi ini, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan bersyarat.
Model bersyarat tersebut memungkinkan adanya masa percobaan sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila dalam masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku atau pertimbangan tertentu terpenuhi, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana waktu tertentu. Skema ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan absolut menuju model yang lebih adaptif dan proporsional.
Kebijakan tersebut dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai opsi terakhir, namun dengan pembatasan yang lebih ketat dan mekanisme evaluatif.
Perspektif Hukum HAM Internasional
Dalam ranah internasional, perkembangan hukum hak asasi manusia menunjukkan kecenderungan kuat menuju penghapusan pidana mati. Hak untuk hidup diposisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, kecuali dalam batasan sangat ketat sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Meskipun instrumen tersebut belum sepenuhnya melarang pidana mati, penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan paling serius dan harus memenuhi standar peradilan yang adil serta prosedur hukum yang ketat. Praktik global juga menunjukkan meningkatnya jumlah negara yang menerapkan moratorium atau menghapus pidana mati dari sistem hukumnya.
Dalam kerangka tersebut, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai instrumen utama penegakan hukum, melainkan sebagai kebijakan yang secara bertahap ditinggalkan demi menjunjung tinggi martabat manusia.
Ketegangan Normatif dan Upaya Harmonisasi
Hubungan antara pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional dan standar HAM internasional dapat dipahami sebagai dinamika ketegangan normatif yang bergerak menuju harmonisasi terbatas. Di satu sisi, Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai manifestasi kedaulatan dalam menentukan kebijakan hukum pidana nasional.
Di sisi lain, pengaturan baru yang bersifat alternatif dan bersyarat menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai HAM, khususnya pembatasan penerapan hukuman mati dan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hak hidup. Reformulasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi konflik absolut dengan norma internasional, melainkan mengambil pendekatan gradual yang menyesuaikan diri dengan perkembangan global.
Kesimpulan
Transformasi pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional mencerminkan perubahan mendasar dalam politik hukum pidana Indonesia. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai instrumen punitif yang kaku, tetapi sebagai sanksi khusus yang penerapannya dibatasi secara ketat dan disertai mekanisme evaluatif.
Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan perlindungan kepentingan umum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, eksistensi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia saat ini lebih tepat dipahami sebagai proses harmonisasi progresif antara kedaulatan hukum nasional dan perkembangan standar HAM internasional, bukan sebagai pertentangan yang bersifat mutlak.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari DANDAPALA
