BacaHukum.com – Pemerintah berencana melakukan langkah strategis di sektor perdagangan ritel dengan membatasi pertumbuhan minimarket di desa. Kebijakan tersebut akan diberlakukan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dinilai telah berjalan efektif dan mampu menopang perekonomian masyarakat setempat.
Wacana ini muncul di tengah menjamurnya gerai ritel modern hingga ke pelosok desa. Kehadiran minimarket berjejaring selama ini menuai sorotan karena dianggap mempersempit ruang usaha warung tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Tidak sedikit pelaku usaha kecil di desa mengaku kesulitan bersaing. Diskon rutin, pelayanan yang terstandar, lokasi strategis, serta fasilitas tambahan seperti area berkumpul menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk berbelanja di gerai ritel modern dibandingkan warung lokal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyampaikan gagasan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pemerintah Siapkan Pembatasan Minimarket
Dalam forum tersebut, Yandri menegaskan bahwa ekspansi minimarket perlu dihentikan ketika Kopdes Merah Putih telah beroperasi secara luas dan optimal di desa-desa.
Ia berpandangan, keberpihakan negara harus diberikan kepada masyarakat desa, terutama dalam upaya membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi. Menurutnya, keberadaan jaringan ritel besar yang terus berkembang hingga ke wilayah pedesaan dapat menghambat pertumbuhan koperasi yang sedang dirintis pemerintah.
Yandri menilai persaingan antara koperasi desa dan ritel modern tidak berada pada posisi yang setara. Jaringan minimarket telah memiliki modal besar, sistem distribusi kuat, serta ribuan gerai yang tersebar di berbagai daerah.
Ancaman bagi Pengembangan Kopdes
Data mengenai jumlah gerai minimarket yang mencapai puluhan ribu unit disebut menjadi salah satu pertimbangan utama. Dominasi tersebut dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha, khususnya di desa.
Menurut Yandri, pembangunan Kopdes tidak akan mencapai tujuan maksimal apabila ritel modern tetap bebas berekspansi. Pemerintah, katanya, perlu menyediakan ruang usaha yang lebih proporsional bagi koperasi agar ekonomi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dukungan DPR dan Permintaan Peta Jalan
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan terhadap penguatan Kopdes maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa.
Ia berpendapat bahwa struktur ekonomi pedesaan semestinya bertumpu pada usaha milik masyarakat, bukan didominasi oleh jaringan ritel skala besar. Meski demikian, Lasarus mengingatkan perlunya perencanaan matang dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pembatasan dominasi minimarket akan menghadapi tantangan serius karena menyangkut kepentingan bisnis besar. Oleh sebab itu, Kementerian Desa diminta menyusun peta jalan yang jelas sebagai panduan implementasi kebijakan.
Lasarus menegaskan bahwa DPR siap memberikan dukungan sepanjang langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari TribunBekasi
