BacaHukum.com, Jambi – Sikap tutup mulut dan tidak kooperatif yang ditunjukkan pengelola Jambi Business Centre (JBC) menimbulkan tanda tanya besar sekaligus kekhawatiran publik. Media Baca Hukum telah secara resmi meminta klarifikasi atas tiga titik kritis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, namun tidak mendapatkan respons sedikit pun.
Keheningan ini bukan sekadar tidak menjawab. Ini adalah pembiaran atas pertanyaan publik yang sah mengenai kepatuhan hukum dan lingkungan dari sebuah kawasan bisnis yang berdiri megah.
Berikut tiga bom waktu yang sengaja tidak dijawab oleh JBC:
- Mengabaikan Ancaman Banjir? DLH Kota Jambi telah merekomendasikan pembangunan kolam retensi yang memadai di kawasan JBC. Apa implementasinya? Dengan tutup mulut, JBC seolah mengabaikan keselamatan kawasan dan sekitarnya dari risiko genangan dan banjir. Publik berhak tahu: apakah bisnis lebih penting daripada mitigasi bencana?
- Main-Main dengan Hukum dan Aset Publik? Atas dasar apa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bisa diterbitkan di atas tanah jalan sebuah fasilitas umum milik masyarakat? Keheningan JBC mengindikasikan kemungkinan adanya rekayasa hukum atau pemanfaatan ruang publik yang tidak semestinya untuk keuntungan segelintir pihak. Ini adalah potensi pelanggaran serius terhadap hak publik atas aset kota.
- Menggadaikan Fasilitas Umum untuk Utang? Yang lebih mencemaskan, apakah HGB di atas jalan umum itu sudah digadaikan ke bank? Jika iya, ini artinya aset yang seharusnya untuk kepentingan publik justru dijadikan jaminan utang komersial. Siapa yang akan menanggung risikonya jika terjadi wanprestasi? Masyarakatkah?
“Diam bukan berarti tak bersalah. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, diam adalah bentuk pembangkangan dan penghinaan terhadap hak masyarakat untuk tahu,” tegas Prisal Herpani, SH Kepala Redaksi Media Baca Hukum, Rabu (28/1/2026).
“Kami mencatat sikap ini sebagai indikasi buruknya tata kelola dan akuntabilitas JBC,” lanjutnya
Dengan sikap seperti ini, JBC tidak hanya menutup akses informasi, tetapi juga memupuk ketidakpercayaan dan spekulasi liar di masyarakat. Proyek semegah apa pun, jika dibangun di atas ketidakjelasan hukum dan pengabaian rekomendasi lingkungan, hanya akan menjadi liabilitas bagi kota dan warganya di masa depan.
Media Baca Hukum akan terus mendorong dan melaporkan perkembangan kasus ini. Kami menantang pengelola JBC untuk berani terbuka dan bertanggung jawab. Jika tidak, keheningan mereka akan kami artikan sebagai pengakuan diam-diam atas segala pelanggaran yang dituduhkan.
Publik menunggu. Dan kami akan terus mengingatkan.
Editor: Tim BacaHukum
