BACAHUKUM.COM, BATANGHARI – Untuk mengatasi polemik gagal bayar atau tunda bayar gaji perangkat desa dan beberapa item lainnya pada 2024, Ketua DPRD Batanghari Rahmat Asrofi menyatakan bahwa Pemda Batanghari telah melakukan pergeseran anggaran di beberapa OPD di lingkungan Pemda Batanghari. Hal ini diungkapkan saat DPRD Batanghari menerima kunjungan Ketua PPDI Provinsi Jambi dan anggota PPDI Batanghari dalam audiensi yang membahas kejelasan pelunasan tunda bayar hak-hak mereka di tahun 2024, Senin (24/02/2025).
Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi, menjelaskan bahwa Pemda telah menyampaikan kepada dewan bahwa tunda bayar 2024 termasuk dalam kategori hutang yang wajib dibayarkan kepada penerima hak.
“Pemda sudah berjanji untuk menyelesaikan tunda bayar/salur 2024. Mereka menyatakan bahwa itu adalah beban hutang yang harus dilunasi,” kata Hasrofi kepada PPDI Batanghari.
Namun, polemik ini tampak bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Muhammad Fadhil Arief. Dalam sambutannya pada acara Penyambutan dan Tasyukuran pasca-pelantikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Serambi Rumah Dinas Bupati, Sabtu (1/3/2024), Fadhil Arief didampingi Wakil Bupati H. Bakhtiar meminta para Kepala Desa dan BPD menghentikan pembahasan masalah gaji. Menurutnya, hal itu hanya akan menyakiti hati rakyat.
“Jangan lagi, Pak Kades dan BPD, membicarakan gaji! Itu hanya akan melukai rakyat. Rakyatlah yang harus kita selamatkan, bukan kepentingan pribadi kita!” tegasnya.
Fadhil Arief menegaskan bahwa ketika negara dihadapkan pada pilihan sulit antara memberhentikan pegawai atau rakyat tidak makan, pilihannya adalah rakyat harus makan. “Lebih baik pegawai diberhentikan daripada rakyat kelaparan. Kita semua adalah pelayan rakyat! Kepentingan orang banyak harus didahulukan,” paparnya.
Ia juga memprediksi bahwa ekonomi global baru akan stabil pada akhir 2025. Situasi ini diperburuk dengan sikap sebagian negara yang mulai memprioritaskan kepentingan sendiri. “Blok-blok ekonomi sekarang hancur berantakan. Setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri,” ujarnya prihatin.
“Oleh karena itu, mari kita hadapi ini bersama-sama! Kurangi ego, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus bersatu dan saling mendukung!” tandasnya penuh semangat. (Ncik).
bupati apa tidak berpikir kepala desa dan perangkat desa juga rakyat yang butuh makan? ada hak-hak perangkat desa yang harus dibayar, ada tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga untuk menghidupi anaknya
Memangnya rakyat banyak makan pakai duit gaji para kades? Mohon pencerahannya agar nyambung
Pemimpin zholim, nyesal pulak milih e kmrin
Benar itu pak bupati sayo sebagai rakyat kecil sangat, sangat mendukung bapak ,jangan hanya pejabat desa yang mau kenyang , sedang kan rakyat masih banyak yang kelaparan,dan membutu kan apa yang, mereka harapkan,dari pemerintah kita pak ,