UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Aturan Penyitaan hingga Pengelolaan Aset

BacaHukum.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kewenangan negara untuk menelusuri, memblokir, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, penyitaan aset di luar negeri, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan pengawas.

Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir sebelum mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

“Setuju,” seru anggota yang hadir.

UU Perampasan Aset memuat sejumlah ruang lingkup pengaturan, mulai dari tindak pidana penipuan hingga perdagangan. Selain itu, regulasi ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi.

Berikut sejumlah poin penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset berdasarkan draf yang diunduh dari laman resmi DPR.

Aset yang Dapat Dirampas

UU Perampasan Aset mengatur tujuh jenis tindak pidana yang asetnya dapat dirampas oleh negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).

Adapun tujuh jenis tindak pidana tersebut meliputi:

  1. Korupsi;
  2. Narkotika dan psikotropika;
  3. Terorisme dan pendanaan terorisme;
  4. Penyelundupan manusia;
  5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  6. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  7. Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak ke masyarakat luas.

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa perampasan aset khusus tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

“Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi,” bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Perampasan Aset.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 6 ayat (1), dijelaskan bahwa mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap sejumlah kondisi, yakni:

  1. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
  2. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
  3. Tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
  4. Pelaku yang tidak diketahui; atau
  5. Pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Namun, penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana juga dibatasi dengan persyaratan nilai aset. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.

“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Perampasan Aset.

Selanjutnya, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku,” bunyi Pasal 7 UU Perampasan Aset.

Pemblokiran Transaksi dan Penyitaan Aset

UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme penghentian transaksi untuk kepentingan penelusuran aset oleh penyidik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1).

Dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan batas waktu penghentian transaksi paling lama lima hari terhitung sejak surat permintaan diterima oleh lembaga yang berwenang.

“Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan Penghentian Transaksi oleh lembaga yang berwenang,” bunyi Pasal 16 ayat (2) UU Perampasan Aset.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan apabila berdasarkan hasil penelusuran ditemukan dugaan bahwa aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana.

“Dalam hal hasil Penelusuran diduga Aset yang bersangkutan merupakan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan,” bunyi Pasal 17 ayat (1) UU Perampasan Aset.

Penyitaan Aset di Luar Negeri

Pengaturan perampasan aset dalam undang-undang tersebut juga mencakup aset yang berada di luar wilayah Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UU Perampasan Aset.

Melalui ketentuan tersebut, penyidik dapat mengajukan permintaan pemblokiran atau penyitaan aset kepada lembaga yang berwenang di negara tempat aset berada.

“Dalam hal Aset yang akan diblokir atau disita berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut,” bunyi Pasal 22 ayat (1) UU Perampasan Aset.

Tidak hanya itu, undang-undang ini juga mengatur langkah yang dapat ditempuh apabila permintaan pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri ditolak oleh lembaga berwenang di negara tersebut.

Dalam kondisi demikian, penyidik dapat melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset lain yang berada di Indonesia dan dimiliki atau dikuasai oleh orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut. Aset pengganti itu harus memiliki nilai yang setara dengan aset tindak pidana yang akan diblokir atau disita.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) UU Perampasan Aset.

“Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan ditolak oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset lainnya yang berada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita,” bunyi Pasal 22 ayat (2) UU Perampasan Aset.

Pelindungan bagi Pihak yang Merasa Dirugikan

UU Perampasan Aset turut memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang merasa haknya dirugikan akibat permohonan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hak untuk mengajukan keberatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan aset tindak pidana atau diperoleh secara sah dan dengan itikad baik menurut hukum.

“Setiap Orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mengajukan keberatan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana atau perolehan Aset yang dilakukan secara sah dan beritikad baik menurut hukum,” bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perampasan Aset.

Meski demikian, hak mengajukan keberatan tersebut tidak berlaku bagi seluruh pihak. Pasal 30 ayat (5) menegaskan bahwa pengajuan keberatan tidak dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan/atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya.

Pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan dua badan, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketentuan mengenai kedua badan tersebut diatur dalam Pasal 53 hingga Pasal 67.

Badan Pengelola Aset dibentuk oleh Presiden dengan tugas mengelola aset tindak pidana, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun tugas Badan Pengelola Aset meliputi:

1. Pengelolaan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mencakup:

  • Penyimpanan aset tindak pidana;
  • Pengamanan aset tindak pidana;
  • Pemeliharaan aset tindak pidana; dan
  • Penilaian aset tindak pidana.

2. Pengelolaan aset setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mencakup:

  • Pengembangan aset tindak pidana;
  • Penggunaan aset tindak pidana;
  • Penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap aset tindak pidana;
  • Pemanfaatan aset tindak pidana; dan
  • Pengembalian aset tindak pidana.

Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset juga dibentuk oleh Presiden dan beranggotakan lima orang. Badan ini memiliki sembilan tugas utama untuk memastikan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sembilan tugas Badan Pengawas Perampasan Aset tersebut meliputi:

  1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa pengacara negara sesuai Undang-Undang ini;
  2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
  3. Memastikan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menyusun kode etik;
  5. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan perampasan aset dan pengelolaan aset;
  6. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik;
  7. Memberikan sanksi kepada penyidik dan jaksa pengacara negara yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
  8. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan Perampasan Aset;
  9. Melakukan evaluasi kinerja dalam perampasan aset, baik mekanisme permohonan maupun pengelolaannya.
  10. Selain menjalankan fungsi pengawasan, badan tersebut juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Presiden dan DPR RI. Ketentuan pelaporan ini diatur dalam Pasal 67 ayat (3).

“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” bunyi Pasal ayat (3) UU Perampasan Aset.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, negara kini memiliki kerangka pengaturan yang mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Sejumlah ketentuan di dalamnya juga mengatur perlindungan bagi pihak yang beritikad baik serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan perampasan aset.

Editor: Tim BacaHukum

Sumber: dikutip dari  KOMPAS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top