BacaHukum.com – KPK mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Modus tersebut diduga melibatkan penggunaan perusahaan pinjaman atau pinjam bendera, pengaturan penunjukan perusahaan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, hingga penggelembungan harga untuk memperoleh keuntungan ilegal.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sejumlah pihak yang diduga terlibat menggunakan nama perusahaan lain untuk memuluskan pelaksanaan proyek pengadaan di lingkungan BNPB.
“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Budi menjelaskan, KPK menduga sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan para tersangka meminjam identitas perusahaan lain agar dapat ditunjuk secara langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Pengaturan Penunjukan Perusahaan dan Fee Proyek
Selain menggunakan perusahaan pinjaman, KPK juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek pengadaan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga telah diarahkan untuk memperoleh pekerjaan dengan kewajiban memberikan sejumlah imbalan kepada oknum di lingkungan BNPB.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” katanya.
KPK turut mendalami dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk menyediakan dana yang kemudian diberikan sebagai imbalan kepada pihak tertentu.
“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ujarnya.
Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 15 orang.
Sehari setelah pelaksanaan OTT, tepatnya 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Salah satu tersangka berinisial BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S diketahui menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menduduki jabatan tersebut.
Adapun empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai sebesar Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas dengan total berat 133 gram yang ditaksir bernilai Rp315,8 juta.
Selain itu, penyidik turut mengamankan tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto dengan nilai mencapai Rp1,10 miliar.
Tidak hanya menyita aset, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kantor BNPB, termasuk ruangan Kepala BNPB, setelah penetapan para tersangka dalam perkara tersebut.
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota TNI
Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam perkara korupsi dana siap pakai BNPB tersebut.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus tersebut.
Sebagai bagian dari pendalaman penyidikan, KPK kemudian memeriksa S bersama seorang anggota TNI aktif yang saat ini menjabat sebagai Deputi BNPB. Keduanya diperiksa sebagai saksi pada 12 November 2026.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami lebih lanjut dugaan keterlibatan pihak-pihak lain serta menelusuri aliran dana dalam perkara korupsi pengelolaan dana siap pakai BNPB.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari ANTARA
