BacaHukum.com – Filantropi Indonesia (FI) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan donasi berkedok kemanusiaan atau sympathy scam yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Modus tersebut dilakukan dengan memanipulasi narasi kemanusiaan, krisis, hingga sentimen keagamaan melalui rekayasa suara, wajah, dan video sintetis (deepfake) untuk mengelabui masyarakat dan menguras dana donasi secara ilegal.
Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeksploitasi empati masyarakat maupun kondisi ekonomi warga yang rentan.
“Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video logo, atas nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah,” tegasnya.
Sepanjang September hingga November 2026, Filantropi Indonesia mencatat adanya peningkatan peredaran video deepfake di media sosial yang mencatut nama dan wajah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, hingga tokoh agama dan figur publik. Konten tersebut bahkan dilengkapi dengan penggunaan logo resmi institusi untuk meyakinkan calon korban.
Video-video palsu itu umumnya menawarkan program hibah atau menggalang sumbangan. Masyarakat kemudian diarahkan untuk mengakses tautan eksternal maupun menghubungi nomor pribadi yang dicantumkan dalam konten tersebut.
Meskipun sejumlah kementerian dan kanal pemeriksa fakta telah menyatakan bahwa konten tersebut merupakan hoaks, modus penipuan terus berkembang menjadi jebakan phishing hingga pemerasan dengan kedok biaya administrasi.
Penipuan Donasi Berbasis AI Meluas Lintas Negara
Filantropi Indonesia menilai maraknya sympathy scam bukan sekadar persoalan lokal, melainkan bagian dari perkembangan kejahatan digital lintas negara.
Pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan peningkatan kasus “AI Fake Charity Appeal Scams” di berbagai negara. Modus tersebut memanfaatkan visual bencana hasil rekayasa AI, baik berupa foto maupun video, kisah korban fiktif, hingga pemalsuan identitas lembaga amal.
Tren serupa juga mendorong Pemerintah Malaysia mengeluarkan peringatan darurat pada 2 November 2026 setelah masyarakatnya menjadi sasaran penipuan berbasis eksploitasi simpati menggunakan AI. Kasus serupa sebelumnya juga ditemukan di sejumlah negara Asia dan Eropa.
Dian menjelaskan bahwa bahaya sympathy scam terletak pada kemampuan teknologi AI dalam meniru gestur, suara, dan pola komunikasi tokoh yang dipercaya masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi resmi dengan konten penipuan.
“Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengklik tautan, atau mentransfer dana,” ujar Dian.
Tujuh Modus Utama Sympathy Scam
Berdasarkan hasil pemantauan Filantropi Indonesia, sindikat penipuan berbasis AI tersebut menggunakan tujuh pola utama untuk menjebak masyarakat.
Adapun tujuh modus yang ditemukan meliputi:
- Video deepfake yang mencatut pejabat negara atau tokoh keagamaan;
- Kloning suara untuk membangun kedekatan emosional dengan calon korban;
- Impersonation atau pemalsuan identitas institusi resmi;
- Jebakan phishing melalui tautan dan formulir pendaftaran palsu;
- Permintaan biaya di muka untuk program hibah atau donasi dengan kedok biaya administrasi, pajak, maupun aktivasi;
- Penciptaan identitas pejabat fiktif;
- Rekayasa testimoni dan bukti sosial palsu untuk membangun kepercayaan sekaligus menciptakan rasa urgensi.
Dian mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap penipuan tersebut bukan berarti masyarakat harus menghentikan kegiatan donasi dan kepedulian sosial.
Menurutnya, pendekatan emosional dan storytelling memang telah menjadi strategi komunikasi yang lazim digunakan dalam kegiatan penggalangan dana di ruang digital Indonesia. Namun, kegiatan filantropi yang sah harus tetap memiliki legalitas, transparansi, pelaporan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
“Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsu identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu,” terangnya.
Dian juga mendorong penguatan regulasi mengenai digital fundraising dan crowdfunding. Penguatan tersebut dinilai perlu mencakup kewajiban audit, pemisahan rekening, hingga penegasan tanggung jawab hukum bagi platform digital.
Dorong Penguatan Pengawasan Platform Digital
Senada dengan Dian, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Sonny Sukada, menilai pemberantasan penipuan berbasis AI membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini mengingat kejahatan tersebut bergerak cepat dan dapat menyebar melalui berbagai platform digital.
Menurut Sonny, masyarakat perlu dibekali kemampuan melakukan verifikasi informasi berbasis komunitas. Di sisi lain, regulator, aparat penegak hukum, media massa, serta organisasi keagamaan juga harus bekerja sama untuk memutus penyebaran informasi palsu sebelum menimbulkan lebih banyak korban.
“Kami mengajak masyarakat tidak sekedar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya,” kata Sonny.
Sonny juga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran konten penipuan berbasis AI.
Menurutnya, platform digital perlu mempercepat penghapusan konten deepfake, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, serta memberikan label secara transparan terhadap konten yang dihasilkan menggunakan teknologi AI.
Dari sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Regulasi ke depan harus mempertegas kewajiban moderasi konten oleh platform, transparansi iklan berbayar, mekanisme populasi korban, serta koordinasi penegakan hukum agar pelaku penipuan berbasis AI dapat dilacak dengan ditindak tegas,: ujarnya.
Lima Langkah Menghindari Penipuan Donasi Berbasis AI
Sebagai upaya melindungi masyarakat dari penipuan berkedok kemanusiaan, Filantropi Indonesia merumuskan lima langkah pencegahan yang perlu diperhatikan sebelum masyarakat memberikan donasi atau mengikuti program hibah.
Lima langkah tersebut meliputi:
- Tidak mengklik tautan yang berasal dari sumber tidak resmi;
- Tidak menyerahkan data pribadi atau informasi sensitif kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi;
- Menolak segala bentuk pembayaran di muka yang mengatasnamakan biaya administrasi, aktivasi, maupun pencairan bantuan;
- Memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi lembaga terkait;
- Melaporkan setiap konten mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penipuan.
Melalui edukasi berkelanjutan dan penerapan tata kelola yang transparan, Filantropi Indonesia berkomitmen menjaga kepercayaan serta solidaritas sosial masyarakat agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang menggunakan rekayasa teknologi.
Sepuluh Ciri dan Cara Mengenali Sympathy Scam
Selain lima langkah pencegahan tersebut, Filantropi Indonesia juga mengidentifikasi sepuluh ciri dan cara mengenali penipuan berkedok kemanusiaan berbasis AI yang perlu diketahui masyarakat.
Adapun sepuluh ciri dan langkah mengenalinya sebagai berikut:
1. Narasi emosional yang mendesak
Masyarakat diminta tidak terburu-buru mentransfer dana hanya karena menerima narasi yang mendesak agar bantuan segera diberikan. Luangkan waktu untuk memeriksa dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
2. Keanehan visual dan suara (deepfake)
Perhatikan kemungkinan kejanggalan pada video, seperti gerakan bibir yang tidak sinkron dengan suara atau intonasi yang terdengar tidak wajar. Bandingkan konten tersebut dengan unggahan pada akun resmi tokoh yang bersangkutan.
3. Legalitas lembaga tidak jelas
Jangan hanya mengandalkan informasi yang beredar melalui pesan berantai. Periksa izin operasional dan rekam jejak lembaga melalui situs web maupun media sosial yang telah terverifikasi.
4. Bukti sosial semu
Masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap tangkapan layar testimoni, klaim jumlah donatur, maupun iklan bersponsor. Pastikan lembaga memiliki laporan penyaluran bantuan yang dapat diperiksa dan diaudit oleh publik.
5. Pungutan biaya di muka
Waspadai program hibah atau bantuan sosial yang mensyaratkan pembayaran biaya administrasi, aktivasi, maupun pajak pencairan di awal. Tolak permintaan tersebut dan segera laporkan kepada pihak berwenang.
6. Permintaan data pribadi sensitif
Jangan memberikan foto KTP, nomor rekening, PIN, maupun kode OTP melalui tautan atau pesan pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya.
7. Pengalihan ke jalur komunikasi privat
Waspadai penggalangan dana yang mengarahkan calon donatur ke nomor WhatsApp pribadi, Direct Message (DM), atau tautan pembayaran eksternal untuk menghindari pengawasan publik.
8. Tidak adanya transparansi laporan dana
Tunda pemberian donasi apabila pengelola kampanye tidak memiliki rekam jejak pelaporan pengelolaan dan penyaluran dana yang transparan serta akuntabel.
9. Menghentikan rantai penyebaran
Jangan meneruskan (forward) konten sympathy scam ke grup percakapan, meskipun tujuannya untuk memberikan peringatan. Cukup laporkan konten tersebut kepada platform dan bagikan informasi edukasi dari sumber terpercaya.
10. Penguatan literasi komunitas
Libatkan tokoh masyarakat, komunitas lokal, serta jaringan keagamaan untuk menyebarkan informasi mengenai cara memverifikasi kebenaran informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, terutama oleh kelompok masyarakat rentan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Filantropi Indonesia menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama agar perkembangan teknologi tidak dimanfaatkan untuk merusak kepercayaan publik dan mengeksploitasi kepedulian masyarakat terhadap sesama.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari ANTARA
