BacaHukum.com – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah hak yang wajib diperoleh peserta pemagangan selama mengikuti program pelatihan kerja. Setidaknya terdapat lima hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemagangan, mulai dari memperoleh bimbingan mentor hingga mendapatkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta magang agar pelaksanaan pemagangan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan peserta.
Dalam Pasal 1 ayat (13) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang menggabungkan pembelajaran dengan praktik kerja di bawah pengawasan mentor.
“Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor, dalam rangka menguasai Kompetensi Kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan,” bunyi Pasal 1 ayat (13) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jumat (6/11/2026).
Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa program pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemagangan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi seseorang sebelum memasuki dunia kerja.
“Pemagangan dilaksanakan untuk melatih pencari kerja agar memiliki Kompetensi Kerja tertentu,” bunyi Pasal 36 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Lima Hak Peserta Magang
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mewajibkan adanya perjanjian pemagangan antara peserta dengan penyelenggara pemagangan. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Secara khusus, Pasal 37 ayat (6) mengatur sedikitnya lima hak yang wajib diperoleh peserta selama menjalani program pemagangan.
Adapun lima hak tersebut meliputi memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum pemagangan, mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta memperoleh uang saku.
Selain itu, peserta magang juga berhak diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hak lainnya adalah memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut.
Empat Kewajiban Peserta Magang
Selain mengatur hak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta pemagangan.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (7), terdapat empat kewajiban peserta magang, yakni menaati perjanjian pemagangan, mengikuti program pemagangan sampai selesai, mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan pemagangan, serta menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pemagangan tidak hanya memberikan hak kepada peserta, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab untuk mengikuti seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
Masa Pemagangan Maksimal Enam Bulan
Lebih lanjut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur batas waktu dan durasi pelaksanaan pemagangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap penyelenggaraan program agar tetap berorientasi pada proses pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja.
Dalam Pasal 38 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa jangka waktu pemagangan paling lama enam bulan. Sementara itu, durasi pelaksanaan dibatasi maksimal delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu.
“Pemagangan harus dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit: a. jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan; b. durasi Pemagangan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam c. 1 (satu) Minggu; dan prinsip proporsionalitas Pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian Pemagangan,” bunyi Pasal 38 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan pemagangan memiliki batasan mengenai masa kegiatan, jam kerja, serta keseimbangan antara praktik dan teori. Ketentuan ini sekaligus menjadi dasar bagi peserta magang untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
