BACAHUKUM.COM, BATANGHARI – Polemik mengenai gaji perangkat desa dan pembayaran lainnya yang masih tertunda di Kabupaten Batanghari terus menjadi sorotan. Muhammad Fadhil Arief, Bupati Batanghari yang kini memasuki periode kedua, secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pembahasan mengenai gaji tahun 2024 di tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Paripurna bersama DPRD Batanghari, sekaligus menjadi pidato pertamanya pasca dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari lalu.
“Tidak ada lagi pembahasan gaji saat ini, karena dalam rapat tadi saya bertemu dengan para kepala desa, dan semuanya terlihat santai, tidak ada yang mengeluh. Mereka bahkan berfoto bersama saya dengan riang. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan datang atau kirim surat ke saya. Tapi sejauh ini, tidak ada keluhan. Mungkin mereka sudah cukup dengan hasil sawitnya,” ujar Fadhil dengan tawa khasnya, Senin (04/03/2025).
Tak berhenti di situ, Fadhil juga menanggapi pertanyaan terkait Rapat TAPD yang digelar di Gedung DPRD pada 2 Februari 2025, di mana rencana pergeseran anggaran oleh Pemda menjadi topik panas. Bupati dua periode ini menegaskan bahwa Pemda akan mengoptimalkan semua pendapatan yang ada.
“Kalau pendapatan tidak tercapai, ya belanja juga tidak bisa tercapai. Pendapatan itu seperti sesuatu yang melayang-layang, tapi dengan usaha, bisa diraih. Namun, kami tidak bisa menceritakan semuanya karena beberapa transfer dari pemerintah pusat belum masuk ke Kabupaten Batanghari,” jelas Fadhil.
Ia juga menambahkan, “Kalian semua pasti sudah paham. Kemarin sempat ada isu perangkat desa akan demo, tapi ternyata tidak ada yang datang. Padahal, kami sudah siapkan nasi bungkus kalau mereka datang. Mereka kan anak buah saya, masa saya biarkan kelaparan? Tapi ya sudahlah, di Batanghari ini memang banyak hal aneh yang kadang sulit dijelaskan,” ucap Fadhil dengan nada sedikit sarkastik.
Ketika ditanya tentang dampak pergeseran anggaran yang direncanakan Pemkab Batanghari, Fadhil Arief dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden.
“Pergeseran anggaran 2025 itu wajib dilakukan karena ini perintah Presiden. Apa isi perintahnya? Anggaran perjalanan dinas dipotong 50Persen, dan kegiatan seremonial dikurangi hingga 90Persen,” tegas Fadhil menutup pembicaraan.
Dengan nada yang lebih tegas dan sedikit sarkastik, Fadhil Arief seolah ingin menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil adalah tanggung jawab bersama dan harus dipatuhi tanpa kompromi.(Ncik)
