UU Perampasan Aset Resmi Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

BacaHukum.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut menjadi akhir dari proses panjang pembahasan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum RUU tersebut disahkan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan serta pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Setelah penyampaian laporan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna yang secara khusus mengagendakan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna juga dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud

Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan dan memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR RI. Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut merupakan hasil dari penantian panjang masyarakat selama 18 tahun.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menyebut proses pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari kerja panjang Komisi III DPR RI pada periode ini. Pembahasan dilakukan sejak September 2025 hingga akhirnya mencapai tahap pengesahan dalam rapat paripurna.

Dasco Diklaim Kawal Proses Legislasi

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa Dasco telah meminta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI untuk mempercepat proses legislasi regulasi tersebut sejak tahun lalu.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu langkah legislasi DPR RI dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme perampasan aset.

Editor: Tim BacaHukum

Sumber: dikutip dari detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top