BacaHukum.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan norma perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang nantinya menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan, termasuk penutupan perusahaan.
Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11), menjelaskan bahwa pengaturan norma human rights and environment dalam revisi UU HAM mengacu pada preambul Konferensi Rio 1992. Penguatan norma tersebut dilakukan sebagai respons atas perhatian anggota dewan terhadap keterkaitan antara perlindungan lingkungan hidup dan penegakan HAM.
Melalui revisi UU HAM, pemerintah juga berupaya memperkuat sistem peradilan agar memiliki kemampuan untuk mengadili kejahatan ekosida dan biosida. Pigai menyebut sejumlah peristiwa besar, seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina, sebagai contoh kasus kerusakan lingkungan yang menurutnya perlu dapat diproses melalui sistem peradilan.
Draf Perpres Bisnis dan HAM Berada di Istana
Pigai mengungkapkan bahwa rancangan Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk menunggu pengesahan. Peraturan tersebut nantinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, merusak lingkungan, serta mengancam keberlangsungan ekologi dan biota.
“Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu,” ujar Pigai.
Ia juga menyatakan kesiapan Kementerian HAM untuk menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif melakukan peninjauan terhadap kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon. Apabila ditemukan pelanggaran, Kementerian HAM akan memberikan rekomendasi kepada Presiden agar perusahaan atau pihak terkait dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Pigai menyebut kemungkinan memanggil perusahaan besar seperti Freeport ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum tersebut. Sambil menunggu Perpres disahkan, Kementerian HAM juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi perizinan usaha yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup.
Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Perlindungan Satwa
Dalam kesempatan tersebut, Pigai turut mencontohkan Rwanda sebagai negara yang mendapatkan penghargaan internasional karena keberhasilannya menjaga kelestarian satwa di habitat aslinya. Ia juga menyinggung keberadaan komodo di Indonesia yang hanya dapat berkembang biak di Pulau Komodo karena memiliki keterikatan dengan lingkungan asalnya atau milieu.
Menurut Pigai, pemindahan satwa secara paksa dari habitat aslinya, termasuk yang berada di kawasan Ujung Kulon, tidak sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Ia menilai keberlangsungan hidup satwa harus tetap memperhatikan ekosistem dan habitat alami yang menjadi bagian dari kehidupannya.
Untuk menggambarkan pandangannya tersebut, Pigai mengibaratkan pemindahan satwa secara paksa dengan pemindahan komunitas manusia dari lingkungan asalnya. Ia mencontohkan pemindahan masyarakat Papua ke Manado yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Melalui revisi UU HAM dan penyusunan Perpres tentang Bisnis dan HAM, pemerintah mendorong agar perlindungan HAM tidak hanya mencakup hubungan antarmanusia, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, ekosistem, serta keberlangsungan satwa di habitat alaminya.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari REPUBLIKA
