BacaHukum.com – Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah ketentuan baru bagi pekerja dan buruh. Salah satu aturan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pelaksanaan cuti bersama yang tidak lagi mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja atau buruh.
Dilihat detikcom, Minggu (8/11/2026), aturan tersebut menjadi salah satu ketentuan baru dalam perlindungan hak pekerja. Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, belum terdapat pengaturan khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
Dengan adanya ketentuan baru ini, perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat wajib tetap memberikan hak cuti tahunan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak Istirahat dan Cuti Pekerja
Selain mengatur mengenai cuti bersama, Pasal 118 UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.
Dalam pasal tersebut, terdapat sejumlah ketentuan mengenai hak istirahat dan cuti pekerja, yaitu:
Pasal 118
(1) Pemberi Kerja wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
c. istirahat panjang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau kelipatannya.
(3) Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya.
(4) Pekerja/Buruh yang mengambil istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
(6) Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.
(7) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Cuti Bersama Tidak Mengurangi Hak Cuti Tahunan
Ketentuan dalam Pasal 118 ayat (6) tersebut memberikan kepastian mengenai hak cuti tahunan pekerja atau buruh ketika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dengan demikian, pelaksanaan cuti bersama tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan jatah cuti tahunan pekerja atau buruh. Sementara itu, ketentuan mengenai pelaksanaan cuti tahunan tetap diatur melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (7).
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari detik
