BacaHukum.com, Jambi – Penasihat hukum Terdakwa Jusward Harvaen, S.T. Bin Azwar, yaitu Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A., menilai Penuntut Umum keliru dalam membangun konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan dan Kegiatan Pembangunan Ruang Prasarana SMKN 4 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022. Penilaian itu disampaikan dengan tegas dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, dengan menyoroti persoalan kausalitas, kerugian keuangan negara, serta kewenangan pengawasan dan pencairan dana.
Dalam uraiannya, Abdurrahman menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jusward Harvaen, S.T. Bin Azwar, Penuntut Umum mendalilkan telah terjadi pemerkayaan diri Terdakwa atau orang lain sejumlah Rp599.432.586,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga negara dirugikan sebesar Rp599.432.586,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Dalil itu merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan dan Kegiatan Pembangunan Ruang Prasarana SMKN 4 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor: 700.1.2.3/67/1TPROV-61/11/2026 tanggal 19 Februari 2026.
Namun, kuasa hukum menegaskan bahwa konstruksi penuntutan tersebut tidak tepat. Menurutnya, seharusnya pada tahap akhir sebelum pencairan dilakukan pengujian, termasuk oleh fungsi Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pembangunan proyek. “Kausalitas antara Terdakwa dan Ahmad Subhan tidak ada,” tegas Abdurrahman.
Ia menjelaskan, tidak ada keterkaitan unsur menguntungkan diri sendiri dan pihak lain karena secara tanggung jawab berbeda. Secara fisik, tanggung jawab Terdakwa adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Namun, jika dalam pembangunan terdapat kekurangan bahan, hal itu menjadi koreksi dari tim pengawas untuk kepentingan pencairan dana.
Terkait kerugian keuangan negara, kuasa hukum menyatakan bahwa hal itu terbukti atas pengakuan Ahmad Subhan dan dokumen nota pembelian yang merupakan hasil rekayasa, sebagaimana pengakuan dan pengembalian kerugian oleh Ahmad Subhan sendiri sebesar Rp550 juta. Menurutnya, secara umum pekerjaan Terdakwa telah dilaksanakan sesuai tanggung jawab dengan memberikan progres fisik setiap bulan. Akan tetapi, progres fisik bukan berarti Terdakwa harus menguji atau mengaudit, karena hal itu bukan kewenangannya, melainkan tanggung jawab Tim Pengawas Teknis dan Inspektorat Daerah yang bertindak sebagai APIP dan seharusnya sejak awal melibatkan diri dalam proyek swakelola tersebut.
Kuasa hukum juga mencatat bahwa sejauh ini tidak ada ahli pidana dan ahli administrasi dalam perkara ini. Menurutnya, perkara tersebut seharusnya menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan yang memadai.
Dalam studi kritis mengenai pencairan, diuraikan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 30 persen, dan tahap ketiga 30 persen. Keterkaitan antara pencairan dan progres fisik dinilai perlu dilihat secara proporsional. Progres fisik memang menjadi tanggung jawab Terdakwa, tetapi pengawasan pekerjaan sebelum pencairan menjadi tanggung jawab Tim Pengawas, terutama terkait kuantitas dan kualitas. Pencairan juga menyangkut seluruh dokumen pencairan, pengendali, dan pengelola dana pencairan yang menjadi tanggung jawab pelaksana, yang menurut kuasa hukum tidak diketahui dan bukan tanggung jawab Terdakwa.
Kuasa hukum menegaskan bahwa titik tekan mengenai kelebihan pembayaran menjadi penting: siapa yang menerima pembayaran, siapa yang mengelola uang pembayaran, dan siapa yang menyalahgunakan uang pembayaran. “Dalam hal ini jelas Terdakwa tidak terlibat terhadap hal tersebut,” tegas Abdurrahman Sayuti.
Editor: Tim BacaHukum
