BACAHUKUM.COM, BANDA ACEH – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri ke Aceh Tengah pekan lalu dinilai oleh tokoh masyarakat setempat, Bardan Sahidi, belum berhasil menuntaskan penderitaan warga di Dataran Tinggi Tanah Gayo akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Menurut Bardan Sahidi, meski kunjungan kenegaraan tersebut disambut meriah, dampaknya di lapangan masih minim.
Akses Terputus dan Ancaman Kelaparan
Bardan Sahidi mengungkapkan kondisi kritis yang masih dialami warga Gayo setelah tiga pekan bencana melanda:
Warga Gayo masih terisolasi akibat kerusakan parah pada akses jalan dan jembatan.
Keterbatasan akses ini menyebabkan warga terancam kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar.
“Warga Gayo masih terisolasi dan terancam kelaparan karena akses jalan dan jembatan yang rusak,” ujarnya kepada suaraparlemen.co di Banda Aceh, Senin.
Desakan untuk Aksi Nyata, Bukan Sekadar ‘Selfie’Mantan anggota DPRA ini menegaskan bahwa momen kunjungan Presiden seharusnya menjadi titik tolak yang signifikan, bukan sekadar agenda seremonial.
“Kunjungan Kepala Negara yang disambut gegap gempita masyarakat, bukan sekadar selfie, tapi momentum untuk memulai tahap rehab dan rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kalau tidak, Aceh Tengah ini akan terkurung. Ini penting kami sampaikan. Satu nyawa itu sangat berarti bagi kami,” tegas Bardan Sahidi.
Ia mengingatkan agar publik tidak menganggap penderitaan panjang warga berakhir hanya dengan kedatangan Presiden ke Bener Meriah dan Takengon.
Kebutuhan Mendesak dan Harapan Warga
Bardan Sahidi membenarkan bahwa Pemerintah telah mengirimkan bantuan, namun ia menilai jumlahnya belum mencukupi dan penanganannya perlu ditingkatkan.Warga Gayo saat ini sangat membutuhkan:
Bantuan Darurat: Makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Perbaikan Infrastruktur: Akses jalan dan jembatan harus diperbaiki secepatnya agar aktivitas normal masyarakat dapat dipulihkan.
“Harapan kami di Tanah Gayo agar pemerintah dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani bencana ini,” tutupnya, menekankan pentingnya respons yang tanggap dan memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. (Kjp)
Sumber: SuaraParlemen.co
