Hambali Soroti Pergeseran Anggaran Rp25 Miliar di Banggar DPRD Jambi

BacaHukum.com, JAMBI — Sekretaris Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Hambali, menyatakan kekecewaannya atas informasi pergeseran anggaran sekitar Rp25 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Hambali mempertanyakan mekanisme pergeseran tersebut karena dinilai dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan seluruh anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi. Persoalan itu juga dipertanyakan Hambali bersama anggota Banggar lainnya, Sapuan Ansori, setelah keduanya memperoleh informasi mengenai pergeseran anggaran tersebut.

“Kami kecewa karena pergeseran anggaran tidak melibatkan dewan lain. Kalau memang bisa digeser tanpa teman-teman yang lain, kenapa dibahas lagi di Badan Anggaran? Lalu digeser tanpa persetujuan teman-teman lain,” kata Hambali usai rapat pembahasan KUA-PPAS menuju APBD Murni 2027, Selasa (17/11/2026) dini hari.

Menurut Hambali, anggaran yang telah dibahas bersama dan disepakati dalam pembahasan Banggar seharusnya tidak kembali berubah tanpa melalui mekanisme dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

“Yang sudah ditetapkan dan dibahas secara bersamaan, sudahlah jangan lagi digeser,” tegasnya.

Politisi yang juga salah satu pendiri Partai Gerindra di Provinsi Jambi itu meminta pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi mengedepankan keterbukaan serta menjalankan aturan dalam setiap proses pembahasan anggaran.

“Kita minta pimpinan dan Banggar lainnya sportif dalam beraturan, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Meski menyampaikan keberatan, Hambali menegaskan tetap mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Gubernur Jambi Al Haris. Namun, ia mengingatkan agar alokasi anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tetap memperhatikan kebutuhan dan prinsip keadilan.

“Kita mendukung program-program Pak Gubernur. Tapi, kita juga harus berkeadilan di dinas-dinas karena kita memberikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Ia menilai pembagian anggaran di setiap OPD perlu mempertimbangkan program prioritas pemerintah daerah, termasuk janji politik Gubernur Jambi kepada masyarakat saat masa kampanye. Hambali berharap seluruh proses pengalokasian maupun pergeseran anggaran dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Kita berharap anggaran itu memang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekelompok orang,” pungkasnya.

Editor: Tim BacaHukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top