BacaHukum.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Meski demikian, pemerintah belum akan menggunakan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum tahun tersebut karena Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki anggaran untuk melaksanakan survei.
Secara umum, formula penghitungan upah minimum dalam regulasi terbaru masih menggunakan tiga faktor utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Namun, terdapat ketentuan baru yang mengharuskan penetapan upah minimum turut mempertimbangkan hasil survei KHL.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa khusus penetapan UMP 2027, pemerintah belum dapat menerapkan hasil survei KHL karena keterbatasan waktu dan anggaran.
“Upah 2027 kita memakai undang-undang ini, tapi tanpa survei KHL BPS, karena belum bisa BPS melaksanakan survei tahun ini karena undang-undangnya baru turun November. Anggaran untuk survei KHL belum ada,” ucap Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, dikutip Senin (16/11/2026).
Ia memastikan bahwa mulai penetapan UMP 2028, pemerintah akan menggunakan hasil survei KHL sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum di setiap daerah.
Survei KHL Harus Disetujui Depenas
Sebelum pelaksanaan survei KHL, BPS diwajibkan memperoleh persetujuan dari Dewan Perencanaan Nasional (Depenas). Persetujuan tersebut mencakup instrumen, perangkat, metodologi, hingga variabel dan komponen KHL yang akan digunakan dalam proses survei.
“Sebelum BPS turun ke daerah melaksanakan survei KHL instrumennya, perangkatnya, metodologinya, variabel-variabel atau komponen KHL-nya harus dibahas dulu di Depenas. Ini kata undang-undang,” sambung dia.
Setelah mendapatkan persetujuan Depenas, BPS baru dapat melaksanakan survei dengan menyebarkan kuesioner ke berbagai wilayah di Indonesia. Survei tersebut akan melibatkan ratusan ribu rumah tangga sebagai responden untuk memperoleh gambaran kebutuhan hidup layak masyarakat.
“(Petugas BPS) datangi 516 kabupaten kota lebih dari 300.000 rumah tangga atau RW/RW, dengan komponen-komponen KHL yang sudah disepakati oleh unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, akademisi pakar di Depenas,” jelas Indah.
Hasil Survei Jadi Acuan Dewan Pengupahan
Setelah seluruh rangkaian survei selesai, BPS akan menyampaikan hasilnya kepada dewan pengupahan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dewan pengupahan akan menggunakan hasil survei tersebut sebagai salah satu dasar untuk menghitung besaran upah minimum yang layak di masing-masing daerah.
Dengan demikian, penerapan survei KHL pada penetapan UMP 2028 diharapkan dapat memberikan gambaran lebih terukur mengenai kebutuhan hidup pekerja dalam menentukan besaran upah minimum.
Selain menjelaskan mekanisme penetapan upah, Indah juga menegaskan bahwa pengusaha yang membayar pekerja di bawah UMP yang telah ditetapkan gubernur dapat dikenakan sanksi pidana.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan DPR
Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi terhadap ketentuan sebelumnya.
Revisi tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2023 yang dinilai merugikan pekerja.
Gugatan tersebut kemudian dikabulkan MK. Dalam putusannya, MK memerintahkan DPR RI bersama pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dan menyelesaikannya paling lambat Oktober 2026.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materi yang diatur mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon.
Adapun ketentuan lainnya meliputi pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
