BacaHukum.com – Penggunaan kata “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi objek pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batas waktu yang jelas bagi penyelenggara jalan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak.
Para pemohon menilai penggunaan kata “segera” berpotensi memberikan keleluasaan kepada penyelenggara jalan untuk menunda perbaikan tanpa ukuran waktu dan tingkat urgensi yang pasti. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan kewajiban pemerintah dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta membuka ruang bagi pejabat terkait untuk menghindari tanggung jawab penanganan jalan rusak.
“Persoalan yang dikemukakan para pemohon timbul ketika pelaksanaan kewajiban perbaikan berpotensi ditafsirkan semata-mata berdasarkan kesiapan administratif penyelenggara jalan, tanpa menempatkan tingkat bahaya terhadap pengguna jalan sebagai ukuran yang menentukan urgensi penanganan,” tulis dalil para pemohon, dikutip dari laman MK, Senin (16/11/2026).
Tidak Memiliki Batasan Waktu yang Jelas
Para pemohon berpendapat bahwa frasa “segera” dalam ketentuan tersebut tidak disertai batasan waktu yang pasti, ukuran urgensi, maupun parameter teknis yang dapat dijadikan pedoman objektif dalam pelaksanaan kewajiban perbaikan jalan.
Akibatnya, perintah undang-undang yang mewajibkan penyelenggara jalan melakukan perbaikan dinilai kehilangan kekuatan mengikat secara efektif karena pelaksanaannya tidak memiliki ukuran yang jelas dan sulit dievaluasi oleh masyarakat.
“Suatu perintah hukum dapat kehilangan sebagian daya gunanya apabila subyek yang dibebani kewajiban mempunyai ruang penafsiran yang terlalu luas untuk menentukan sendiri waktu pelaksanaannya tanpa ukuran yang dapat diuji,” tulis permohonan tersebut.
Dinilai Melanggar Hak Konstitusional
Atas dasar tersebut, para pemohon menilai norma dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Hak-hak yang dimaksud meliputi hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk hidup dalam Pasal 28A, serta hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.
Para pemohon juga mengemukakan adagium hukum “salus populi suprema lex esto” yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Menurut mereka, keterbatasan anggaran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan kondisi jalan rusak yang berpotensi mengancam keselamatan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa pengguna jalan.
“Ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani keadaan jalan yang membahayakan,” tulis pemohon.
Diajukan 14 Warga Negara
Permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan tersebut telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 419/PUU-XXIV/2026 pada Rabu, 11 November 2026. Gugatan tersebut diajukan oleh 14 perseorangan warga negara Indonesia yang mayoritas berstatus sebagai mahasiswa.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap kata “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ agar kewajiban penyelenggara jalan memiliki batasan waktu, ukuran risiko keselamatan, serta standar penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah makna kata segera dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ dengan kalimat:
“Tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diketahui atau patut diketahui, dengan kewajiban bagi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian tingkat risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi, mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan selama perbaikan belum dapat dilaksanakan, serta menetapkan prioritas dan melaksanakan perbaikan jalan dalam tenggang waktu yang terukur berdasar tingkat bahaya dan standar teknis yang berlaku, dengan ketentuan bahwa ketiadaan atau keterbatasan anggaran tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan penanganan terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.”
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari KOMPAS
