BacaHukum.com – Reformulasi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadirkan perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan praperadilan di Indonesia. Lembaga praperadilan kini tidak lagi dimaknai sebatas mekanisme pengawasan formal terhadap tindakan upaya paksa aparat penegak hukum, melainkan berkembang menjadi forum pengujian legalitas yang lebih luas dan substantif dalam sistem peradilan pidana.
Perkembangan tersebut menghadirkan dinamika baru, mulai dari perluasan objek praperadilan, perdebatan mengenai standar pembuktian, hingga munculnya tantangan digitalisasi dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pengaturan teknis yang lebih terstandar menjadi semakin mendesak guna menjamin kepastian hukum, keseragaman praktik peradilan, serta menjaga independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan.
Perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai fase baru dalam perkembangan mekanisme praperadilan di Indonesia. Dalam konsep awalnya, praperadilan diposisikan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pandangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah yang menempatkan praperadilan sebagai mekanisme kontrol prosedural terhadap tindakan aparat dalam proses penyidikan.
Seiring perkembangan praktik hukum dan penguatan perlindungan hak asasi manusia, fungsi praperadilan mengalami transformasi. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga menjadi instrumen kontrol yudisial terhadap legalitas tindakan penyidikan dan penuntutan.
M. Yahya Harahap menegaskan bahwa perkembangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tuntutan akuntabilitas aparat penegak hukum serta perlindungan hak tersangka dalam proses pidana.
Namun demikian, perluasan fungsi praperadilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan teknis yang rinci, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik dalam penerapannya di berbagai pengadilan.
Perluasan Objek Praperadilan dan Pergeseran Fungsi
Reformulasi KUHAP membawa perubahan penting melalui perluasan objek praperadilan. Selain menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, praperadilan kini juga dapat digunakan untuk menguji penetapan tersangka, penghentian penyidikan, serta berbagai tindakan upaya paksa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital.
Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi praperadilan dari sekadar pengawasan prosedural menuju mekanisme pengujian legalitas yang lebih substantif pada tahap awal proses pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 turut memperkuat arah perkembangan tersebut dengan membuka ruang pengujian terhadap penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan.
Dari sudut pandang teoritik, perluasan kewenangan tersebut berpotensi memunculkan fenomena over-judicialization pada tahap penyidikan, yakni meningkatnya intervensi yudisial dalam proses yang sebelumnya berada pada ranah penyidik. Selain itu, situasi ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan antara hakim praperadilan dengan hakim yang memeriksa pokok perkara.
Problematika Standar Pembuktian
Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam praktik praperadilan adalah mengenai standar pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara.
Perdebatan muncul mengenai apakah standar pembuktian dalam praperadilan tetap menggunakan konsep bukti permulaan yang cukup sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, atau mulai bergerak menuju pendekatan probable cause yang berkembang dalam tradisi sistem hukum common law.
Eddy O.S. Hiariej menilai bahwa ketidakjelasan standar pembuktian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di berbagai pengadilan. Akibatnya, muncul kemungkinan praktik forum shopping, yaitu upaya mencari pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan bagi pihak tertentu.
Dalam beberapa praktik, pemeriksaan praperadilan bahkan berkembang menjadi semacam mini trial yang menyerupai pemeriksaan perkara pokok. Fenomena ini, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat mengaburkan batas antara pengujian legalitas prosedural dengan pemeriksaan substansi perkara pidana.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan standar metodologis agar fungsi praperadilan tetap berada dalam koridor pengujian legalitas formal.
Relasi Praperadilan dengan Prinsip Due Process of Law
Penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana merupakan karakter utama dari sistem peradilan modern. Namun demikian, dinamika tersebut juga memunculkan ketegangan antara perlindungan hak individu dengan kebutuhan efektivitas penegakan hukum.
Muladi menjelaskan bahwa keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi tantangan penting dalam desain sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, praperadilan dapat digunakan sebagai instrumen litigasi strategis untuk menggugurkan proses pidana sejak tahap awal penyidikan.
Situasi ini melahirkan dilema filosofis antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan ketertiban umum dalam sistem penegakan hukum.
Finalitas Putusan Praperadilan dan Desain Checks and Balances
Permasalahan lain yang bersifat sistemik berkaitan dengan sifat final dan mengikat dari putusan praperadilan. Ketidakjelasan mengenai finalitas putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan dilakukannya penyidikan ulang terhadap perkara yang telah diputus melalui mekanisme praperadilan.
Dalam konteks tertentu, kondisi ini memunculkan diskursus mengenai kemungkinan terjadinya ne bis in idem dalam ranah prosedural.
Menurut Jimly Asshiddiqie, persoalan tersebut menunjukkan bahwa desain mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih memerlukan penguatan melalui pengaturan normatif yang lebih komprehensif. Tanpa kejelasan tersebut, stabilitas sistem penegakan hukum berpotensi terganggu.
Digitalisasi Penegakan Hukum dan Tantangan Baru Praperadilan
Perkembangan teknologi informasi turut membawa perubahan besar dalam metode pembuktian dalam perkara pidana. Penggunaan barang bukti elektronik, penyadapan, serta teknik forensik digital menjadi bagian penting dalam proses penyidikan modern.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menekankan bahwa perkembangan tersebut menuntut kesiapan sistem hukum untuk mampu menguji legalitas tindakan penegakan hukum berbasis teknologi.
Dalam konteks praperadilan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme yang ada mampu menguji tindakan digital coercive measures secara efektif. Oleh karena itu, modernisasi hukum acara pidana harus diikuti dengan penguatan kapasitas normatif dan kelembagaan peradilan.
Urgensi Standarisasi Melalui Peraturan Mahkamah Agung
Ketiadaan pedoman prosedural yang seragam dalam praktik praperadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas putusan antar pengadilan.
Dalam situasi tersebut, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mekanisme praperadilan menjadi kebutuhan struktural yang penting.
Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan praperadilan, standar pembuktian, serta batasan kewenangan hakim dalam memeriksa perkara.
Keberadaan regulasi teknis tersebut tidak bertujuan membatasi independensi hakim, melainkan untuk menciptakan kepastian prosedural serta menjaga konsistensi praktik peradilan.
Secara teoritik, kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari open legal policy atributif ketika norma undang-undang belum mengatur secara lengkap aspek teknis pelaksanaannya.
Saldi Isra menjelaskan bahwa dalam kondisi demikian, lembaga peradilan memiliki ruang untuk membentuk pengaturan teknis guna menjamin efektivitas pelaksanaan hukum.
Penutup
Reformulasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan arah perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin menekankan pada penguatan kontrol yudisial serta perlindungan hak asasi manusia.
Namun perluasan fungsi praperadilan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Tanpa adanya regulasi teknis yang memadai, dinamika tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas praktik peradilan.
Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mekanisme praperadilan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel dalam praktik.
Editor: Tim BacaHukum
Sumber: dikutip dari MariNews
